Kompas.com - 28/10/2021, 15:55 WIB
Ilustrasi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). ANTARA FOTO/Aprillio AkbarIlustrasi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendapat tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) cacat formil dinilai tepat.

Pendapat itu disampaikan dalam sidang putusan uji fomil atas UU Minerba.

Kendati MK menolak permohonan uji formil serta menyatakan dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum, namun Wahiduddin Adams, Saldi Isra dan Suhartoyo memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion.

"Saya kira tiga hakim konstitusi yang dissenting opinion itu benar," kata salah satu pemohon, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tamsil Linrung, saat dihubungi, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: MK Tolak Uji Formil UU Minerba, Tiga Hakim Sampaikan Perbedaan Pendapat

Diketahui Tamsil merupakan pimpinan Komisi VII DPR yang membidangi isu sumber daya mineral pada periode 2014-2019.

Ia menuturkan, saat itu Komisi VII tidak melanjutkan pembahasan RUU Minerba karena pertimbangan waktu yang mendesak.

Sebab, masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 akan berakhir dalam dua bulan.

"Sudah tidak cukup waktu untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat, apalagi Presiden belum menyampaikan DIM (daftar inventarisasi masalah)," ujar Tamsil.

Dengan demikian, menurut Tamsil, pembahasan RUU Minerba pada periode berikutnya harus dimulai dari awal berdasarkan mekanisme carry over.

Adapun, UU Minerba disahkan pada 2020, tetapi pembahasannya telah dilakukan di DPR pada periode 2014-2019.

"Jadi jelas bahwa pembahasan tersebut tidak prosedural, cacat formil," kata dia.

Baca juga: Beda Pendapat, Tiga Hakim MK Sebut Pembentukan UU Minerba Cacat Formil

Diberitakan, dalam sidang putusan uji formil, Rabu (27/10/2021), tiga hakim konstitusi menilai rancangan UU Minerba tidak memenuhi syarat mekanisme lanjutan pembahasan atau carry over di DPR.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada dua syarat yang harus dipenuhi terkait carry over, yakni tahap pembahasan DIM serta adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR.

"Sepanjang bukti-bukti yang disampaikan dan fakta yang terungkap di persidangan Mahkamah Konstitusi adalah benar telah ada kesepakatan menjadikan RUU Minerba menjadi RUU carry over kepada keanggotaan DPR periode 2019-2024," kata Wahiddudin.

"Artinya salah satu persyaratan untuk ruu carry over telah terpenuhi," ujar dia.

Namun, menurut Wahiduddin, UU Minerba belum memenuhi syarat pertama, karena RUU tersebut belum memasuki tahapan pembahasan DIM.

Hal itu diketahui dari keterangan DPR dalam persidangan, yang menyatakan rapat DPR pada 25 September 2019 hanya beragendakan penyerahan DIM.

"Pada malam harinya baru dibentuk panitia kerja atau panja. Oleh karenanya dalam batas pelayanan yang wajar dapat dipastikan tidak akan pernah dilakukan pembahasan DIM sebelum dilakukan penyerahan pada 25 September 2019," kata Wahiduddin.

Baca juga: Saat 3 Hakim MK Sebut UU Minerba Cacat Formil, tapi Gugatannya Tetap Ditolak...

Uji formil tersebut diajukan untuk menggugat proses pembentukan dan pembahasan UU Minerba yang dinilai cacat, tidak transparan, dan menyalahi ketentuan perundang-undangan.

Ada tiga hal pokok yang menjadi pertimbangan uji formil UU Minerba. Pertama, UU Minerba dinilai tidak memenuhi kriteria carry over.

Kedua, tidak adanya pelibatan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam pembahasan UU Minerba.

Ketiga, pemohon menyoroti soal asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Puji Anies Baswedan soal Stadion JIS

Ridwan Kamil Puji Anies Baswedan soal Stadion JIS

Nasional
KSAD Sebut Prajurit TNI yang Gugur di Papua sebagai Pahlawan

KSAD Sebut Prajurit TNI yang Gugur di Papua sebagai Pahlawan

Nasional
Jokowi: IKN Kita Jadikan 'Showcase' Transformasi Lingkungan, Ekonomi, Teknologi, dan Sosial

Jokowi: IKN Kita Jadikan "Showcase" Transformasi Lingkungan, Ekonomi, Teknologi, dan Sosial

Nasional
Update 29 Januari: Ada 11.112 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 29 Januari: Ada 11.112 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Tertinggi di Jakarta 5.765 Kasus Baru

UPDATE 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Tertinggi di Jakarta 5.765 Kasus Baru

Nasional
Update 29 Januari: Bertambah 2.590, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Mencapai 4.133.923

Update 29 Januari: Bertambah 2.590, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Mencapai 4.133.923

Nasional
Update 29 Januari: 52.555 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 29 Januari: 52.555 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 Januari: Bertambah 17, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.285 Jiwa

UPDATE 29 Januari: Bertambah 17, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.285 Jiwa

Nasional
Update 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Bertambah 11.588

Update 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Bertambah 11.588

Nasional
Ketum PAN: Gagasan Islam Moderat Harus Kita Perkuat Kembali

Ketum PAN: Gagasan Islam Moderat Harus Kita Perkuat Kembali

Nasional
Zulkifli Hasan: Pikiran untuk Jadikan Indonesia Negara Agama Sudah Usang

Zulkifli Hasan: Pikiran untuk Jadikan Indonesia Negara Agama Sudah Usang

Nasional
Tinjau Lokasi IKN Baru, Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar

Tinjau Lokasi IKN Baru, Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar

Nasional
Saat Luhut Sebut Ahli Hebat Buat Indonesia Jadi Salah Satu yang Terbaik Tangani Pandemi

Saat Luhut Sebut Ahli Hebat Buat Indonesia Jadi Salah Satu yang Terbaik Tangani Pandemi

Nasional
Jokowi: Pemerintah Kerja Keras Kawal Transformasi Besar Indonesia

Jokowi: Pemerintah Kerja Keras Kawal Transformasi Besar Indonesia

Nasional
Kemenkes Klaim Kasus Covid-19 di Indonesia Paling Terkendali Dibandingkan 5 Negara Asia

Kemenkes Klaim Kasus Covid-19 di Indonesia Paling Terkendali Dibandingkan 5 Negara Asia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.