Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa "Reshuffle"?

Kompas.com - 28/10/2021, 13:28 WIB
Ketua Umum Surya Paloh usai membuka workshop nasional anggota Fraksi Nasdem DPRD provinsi dan kabupaten dan kota se-Indonesia gelombang II di Hotel Redtop, Jakarta, Kamis (28/10/2021). Achmad Nasrudin YahyaKetua Umum Surya Paloh usai membuka workshop nasional anggota Fraksi Nasdem DPRD provinsi dan kabupaten dan kota se-Indonesia gelombang II di Hotel Redtop, Jakarta, Kamis (28/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh angkat bicara atas menguatnya isu reshuffle di pemerintahan Presiden Joko Widodo belakangan ini.

Paloh menyatakan bahwa tidak terlalu penting reshuffle dilakukan.

"Tapi saya rasa, barangkali enggak terlalu penting-penting amat, untuk apa reshuffle?" ujar Paloh selepas membuka "Workshop Nasional Anggota Fraksi Nasdem DPRD Provinsi dan Kabupaten dan Kota se-Indonesia Gelombang II" di Hotel Redtop, Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Survei Politracking: 59,3 Persen Publik Setuju Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

Kendati demikian, pendiri Partai Nasdem ini menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah PAN bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Dikutip dari tribunnews.com, relawan Presiden Joko Widodo, Jokowi Mania, memunculkan isu reshuffle yang akan dilakukan pada awal Oktober 2021.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Selambat-lambatnya awal Oktober. Saya dapat info ter-update," kata Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, kepada tribunnews.com, Rabu, (8/9/2021).

Sementara itu, Juru Bicara Presiden saat itu, Fadjroel Rachman, mengatakan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Baca juga: Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

Oleh karenanya, ia belum bisa memastikan benar tidaknya isu yang belakangan beredar mengenai rencana reshuffle kabinet.

"Tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah akan ada perombakan kabinet atau tidak, itu hanya berada di tangan Presiden Joko Widodo," kata Fadjroel di Istana, Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.