JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kalangan menilai, Presiden Joko Widodo perlu menunjuk juru bicara presiden yang baru, menyusul telah dilantiknya Fadjroel Rachman sebagai duta besar Republik Indonesia untuk Kazahkstan.
Posisi jubir dianggap merupakan jabatan yang penting untuk segera diisi, sehingga kebijakan presiden dan pemerintah pada umumnya dapat dikomunikasikan dengan baik.
"Kita tentunya tak ingin publik mendapatkan kesimpangsiuran informasi dan mendapatkan tontonan jika pernyataan Presiden dianulir atau berbeda dengan kementerian dan lembaga atau sebaliknya, karena tak adanya koordinasi informasi," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, saat dihubungi, Rabu (27/10/2021).
Menurut Kamhar, Jokowi harus memilih orang yang tepat dan memiliki chemistry yang tepat agar menjalankan fungsinya secara optimal.
Senada, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Daulay mengatakan, posisi jubir presiden tetap dibutuhkan untuk mensinergikan seluruh agenda prioritas pemerintah yang sedang dikerjakan.
Ia mengatakan, banyaknya sosok yang berbicara mengenai program-program pemerintah bukanlah masalah asalkan dikelola benar.
Baca juga: Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi
Oleh karena itu, ia menilai perlu ada jubir presiden yang bertugas menyinkronkan komunikasi publik dari Istana agar tidak terjadi tumpang tindih.
"Jadi nanti ujungnya tidak lagi ditanya, katakanlah kebijakan itu yang dianggap bertentangan atau tumpang tindih antar kementerian lembaga, tetapi kalau ada juru bicara tentu yang jadi pegangan adalah juru bicaranya presiden," ujar Saleh, Selasa (26/10/2021).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengusulkan agar posisi jubir presiden diperkuat dan dijabat sekretaris kabinet.
Alasannya, jubir presiden seharusnya memiliki akses kepada rapat kabinet yang diikuti oleh para menteri.
Ia mencontohkan, di Amerika Serikat, jubir presiden merupakan jabatan yang setingkat dengan menteri dan diberi titel press secretary.
"Yang selama ini saya tahu, ini jubir-jubirnya enggak ada yang punya akses ke rapat kabinet. Terus dia nyari-nyari berita sendiri di internet, terus dia baru ngomong, gitu loh, enggak boleh," kata Fahri, Senin (25/10/2021).
Baca juga: Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan
Kriteria
Meskipun penunjukkan jubir merupakan hak prerogatif presiden, sejumlah pihak berharap agar Jokowi dapat mencari sosok yang cerdas dan komunikatif untuk menggantikan Fadjroel.
"Ketika memang Pak Presiden mengambil langkah atau membuat keputusan memerlukan jubir, saya hanya mengimbau supaya jubir yang kemudian akan diangkat tentunya komunikatif, smart, dan energik," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rabu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.