Kompas.com - 28/10/2021, 06:27 WIB
Presiden Joko Widodo mengikuti KTT ASEAN - Australia ke-1 secara dalam jaringan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/10/2021). ANTARA FOTO/Biro Pers Media Kepresidenan/Kris/Handout/wsj. ANTARA FOTO/Biro Pers Media Kepresidenan/KrisPresiden Joko Widodo mengikuti KTT ASEAN - Australia ke-1 secara dalam jaringan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/10/2021). ANTARA FOTO/Biro Pers Media Kepresidenan/Kris/Handout/wsj.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kalangan menilai, Presiden Joko Widodo perlu menunjuk juru bicara presiden yang baru, menyusul telah dilantiknya  Fadjroel Rachman sebagai duta besar Republik Indonesia untuk Kazahkstan.

Posisi jubir dianggap merupakan jabatan yang penting untuk segera diisi, sehingga kebijakan presiden dan pemerintah pada umumnya dapat dikomunikasikan dengan baik.

"Kita tentunya tak ingin publik mendapatkan kesimpangsiuran informasi dan mendapatkan tontonan jika pernyataan Presiden dianulir atau berbeda dengan kementerian dan lembaga atau sebaliknya, karena tak adanya koordinasi informasi," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, saat dihubungi, Rabu (27/10/2021).

Menurut Kamhar, Jokowi harus memilih orang yang tepat dan memiliki chemistry yang tepat agar menjalankan fungsinya secara optimal.

Senada, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Daulay mengatakan, posisi jubir presiden tetap dibutuhkan untuk mensinergikan seluruh agenda prioritas pemerintah yang sedang dikerjakan.

Ia mengatakan, banyaknya sosok yang berbicara mengenai program-program pemerintah bukanlah masalah asalkan dikelola benar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada jubir presiden yang bertugas menyinkronkan komunikasi publik dari Istana agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Jadi nanti ujungnya tidak lagi ditanya, katakanlah kebijakan itu yang dianggap bertentangan atau tumpang tindih antar kementerian lembaga, tetapi kalau ada juru bicara tentu yang jadi pegangan adalah juru bicaranya presiden," ujar Saleh, Selasa (26/10/2021).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengusulkan agar posisi jubir presiden diperkuat dan dijabat sekretaris kabinet.

Alasannya, jubir presiden seharusnya memiliki akses kepada rapat kabinet yang diikuti oleh para menteri.

Ia mencontohkan, di Amerika Serikat, jubir presiden merupakan jabatan yang setingkat dengan menteri dan diberi titel press secretary.

"Yang selama ini saya tahu, ini jubir-jubirnya enggak ada yang punya akses ke rapat kabinet. Terus dia nyari-nyari berita sendiri di internet, terus dia baru ngomong, gitu loh, enggak boleh," kata Fahri, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Kriteria

Meskipun penunjukkan jubir merupakan hak prerogatif presiden, sejumlah pihak berharap agar Jokowi dapat mencari sosok yang cerdas dan komunikatif untuk menggantikan Fadjroel.

"Ketika memang Pak Presiden mengambil langkah atau membuat keputusan memerlukan jubir, saya hanya mengimbau supaya jubir yang kemudian akan diangkat tentunya komunikatif, smart, dan energik," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rabu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sering Sulit Akses Siaran TV Analog, Masyarakat Kalteng Sambut Baik Peralihan ke Digital

Sering Sulit Akses Siaran TV Analog, Masyarakat Kalteng Sambut Baik Peralihan ke Digital

Nasional
Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Nasional
Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Nasional
Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Nasional
Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.