Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kalangan menilai, Presiden Joko Widodo perlu menunjuk juru bicara presiden yang baru, menyusul telah dilantiknya  Fadjroel Rachman sebagai duta besar Republik Indonesia untuk Kazahkstan.

Posisi jubir dianggap merupakan jabatan yang penting untuk segera diisi, sehingga kebijakan presiden dan pemerintah pada umumnya dapat dikomunikasikan dengan baik.

"Kita tentunya tak ingin publik mendapatkan kesimpangsiuran informasi dan mendapatkan tontonan jika pernyataan Presiden dianulir atau berbeda dengan kementerian dan lembaga atau sebaliknya, karena tak adanya koordinasi informasi," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, saat dihubungi, Rabu (27/10/2021).

Menurut Kamhar, Jokowi harus memilih orang yang tepat dan memiliki chemistry yang tepat agar menjalankan fungsinya secara optimal.

Senada, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Daulay mengatakan, posisi jubir presiden tetap dibutuhkan untuk mensinergikan seluruh agenda prioritas pemerintah yang sedang dikerjakan.

Ia mengatakan, banyaknya sosok yang berbicara mengenai program-program pemerintah bukanlah masalah asalkan dikelola benar.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada jubir presiden yang bertugas menyinkronkan komunikasi publik dari Istana agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Jadi nanti ujungnya tidak lagi ditanya, katakanlah kebijakan itu yang dianggap bertentangan atau tumpang tindih antar kementerian lembaga, tetapi kalau ada juru bicara tentu yang jadi pegangan adalah juru bicaranya presiden," ujar Saleh, Selasa (26/10/2021).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengusulkan agar posisi jubir presiden diperkuat dan dijabat sekretaris kabinet.

Alasannya, jubir presiden seharusnya memiliki akses kepada rapat kabinet yang diikuti oleh para menteri.

Ia mencontohkan, di Amerika Serikat, jubir presiden merupakan jabatan yang setingkat dengan menteri dan diberi titel press secretary.

"Yang selama ini saya tahu, ini jubir-jubirnya enggak ada yang punya akses ke rapat kabinet. Terus dia nyari-nyari berita sendiri di internet, terus dia baru ngomong, gitu loh, enggak boleh," kata Fahri, Senin (25/10/2021).

Kriteria

Meskipun penunjukkan jubir merupakan hak prerogatif presiden, sejumlah pihak berharap agar Jokowi dapat mencari sosok yang cerdas dan komunikatif untuk menggantikan Fadjroel.

"Ketika memang Pak Presiden mengambil langkah atau membuat keputusan memerlukan jubir, saya hanya mengimbau supaya jubir yang kemudian akan diangkat tentunya komunikatif, smart, dan energik," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rabu.

Mantan juru bicara presiden Johan Budi Sapto Pribowo mengungkap, setidaknya ada tiga kriteria yang harus dimiliki sosok jubir presiden.

Pertama, jubir presiden tidak boleh memiliiki kepentingan pribadi. Dalam hal ini, sosok tersebut harus memahami bahwa pernyataannya mewakili keinginan presiden.

"Dia harus paham bahwa dia adalah juru bicara Pak Jokowi, sehingga setiap perkataan yang dia sampaikan ke masyarakat melalui media itu adalah suaranya Pak Jokowi karena dia adalah jubirnya Pak Jokowi," kata Johan dikutip dari Tribunnews.com, Rabu.

Kedua, menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P itu, jubir harus bisa berinteraksi langsung dengan Presiden Jokowi, tidak melalui orang lain.

"Jadi dia harus bisa berkomunikasi langsung karena setiap persoalan itu dinamis. Dia harus tahu betul apa sikap atau kemauan Pak Jokowi terkait dengan satu persoalan, misalnya yang terkait dengan kinerja atau terkait dengan Pak Presiden Jokowi," ujarnya.

Ketiga, lanjut Johan Budi, seorang jubir harus bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tak boleh ada hambatan saat berkomunikasi dengan presiden.

"Maksud saya dia harus langsung bertanggung jawab ke Pak Jokowi, tidak punya atasan lain," kata mantan juru bicara dan pimpinan KPK tersebut.

Sosok yang jadi Rujukan

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan, Indonesia pernah memiliki juru bicara presiden yang menurutnya bagus yakni Wimar Witoelar (almarhum) di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Julian Aldrin Pasha di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya berharap Pak Jokowi itu kemudian menunjuk jubir, apakah satu atau dua tentu berpulang menurut kebutuhan Beliau, kira-kira yang sosoknya itu paling tidak seperti Pak Wimar atau Pak Julian Aldrin itulah," kata dia, Senin.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Djohan sependapat dengan Arsul. Ia menyebut, Wimar merupakan sosok jubir presiden yang tepat.

Ia menilai, sosok Wimar dapat dijadikan contoh bagi Jokowi untuk menentukan siapa jubir pengganti Fadjroel.

"Sosok Wimar Witoelar memang jadi contoh yang baik, selain cerdas, paham urusan dan tidak berlebihan," kata anggota Komisi IV DPR.

Ia mengatakan, sosok jubir presiden memang masih dibutuhkan oleh publik. Ia mengingatkan, jubir presiden diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui informasi yang diberikan.

"Bukan malah sebaliknya, membuat blunder dan buat masyarakat makin bingung karena semakin tidak jelas informasi yang diberikan. Apalagi pakai koreksi-koreksian informasi yang sudah disampaikan ke masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berpendapat, Jokowi dapat mempertimbangkan sosok dua mantan juru bicara KPK, Johan Budi dan Febri Diansyah.

"Jubir wajib ada. Figur seperti Johan Budi atau Febri Diansyah yang sukses menjaga KPK bisa dijadikan rujukan," kata Mardani.

Menurut Mardani, memilih juru bicara dengan latar belakang pegiat antikorupsi juga sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

Di samping itu, Mardani mengingatkan, juru bicara presiden yang dipilih hendaknya rendah hati dan jujur.

"Mesti rendah hati, jangan jadi pembela yang buta. Publik perlu kejujuran dan kerendahan hati," kata anggota Komisi II DPR itu.

Masih Kosong

Seperti diketahui, Istana belum mengumumkan jubir presiden yang baru setelah Fadjroel dilantik sebagai duta besar.

"Sampai saat ini belum ada arahan Presiden," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Senin.

"Selain itu di Istana sudah ada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP (Kepala Staf Presiden)," lanjutnya.

Fadjroel sebelumnya menyampaikan bahwa tidak hanya dirinya yang bertugas sebagai penyambung lidah atau mewakili Presiden ketika memberikan keterangan.

Ada beberapa nama lain, seperti Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, hingga Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia.

Selain itu yang paling utama terdapat Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

"Jadi cukup banyak sebenarnya yang mengemban tugas menyampaikan informasi dari Istana kepada masyarakat melalui teman-teman media massa," ucap Fadjroel, Jumat (22/10/2021).