Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

Kompas.com - 27/10/2021, 07:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi mengatakan, tingkat kepatuhan masyarakat di sejumlah daerah terhadap protokol kesehatan (prokes) mengalami penurunan sejak 12 Oktober 2021.

Hal ini berdasarkan monitoring perubahan perilaku yang diamati Satgas Covid-19.

"Perlu dicermati bahwa dari data monitoring perubahan perilaku Covid-19 menunjukkan tingkat kepatuhan (prokes) masyarakat di sejumlah wilayah sejak 12 Oktober 2021 lalu mulai mengalami penurunan," ujar Sonny, dikutip dari pernyataan pers secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/10/2021).

"Kabupaten, kota, dan kecamatan yang memiliki tingkat kepatuhan memakai masker di bawah 6 persen mulai meningkat. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan," lanjut Sonny.

Dia mengingatkan masyarakat bahwa landainya kasus Covid-19 saat ini jangan sampai membuat lengah dan abai terhadap prokes.

Baca juga: Soal Gelombang Ketiga Covid-19, Wamenkes: Tergantung Prokes Masyarakat

Masyarakat perlu menyadari bahwa pandemi Covid-19 masih belum berakhir.

"Jangan sampai penurunan kepatuhan terhadap prokes ini akan menjadi celah munculnya gelombang baru dan masuknya varian baru," ungkap Sonny.

"Kita harus belajar banyak dari pengalaman negara lain yang telah mengalami gelombang ketiga bahkan keempat akibat pelonggaran pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dibarengi oleh pelonggaran prokes," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, tren kenaikan kasus Covid-19 di dunia masih mengalami peningkatan.

Karenanya, Jokowi mengajak masyarakat belajar dari penyebab kenaikan kasus Covid-19 secara global itu.

"Tren kenaikan kasus itu masalahnya ada pada tiga hal. Pertama, relaksasi yang terlalu cepat dan tidak melalui tahapan-tahapan," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Istana Merdeka, Senin (25/10/2021) yang dirilis Sekretariat Presiden, Selasa (26/10/2021).

Baca juga: Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

"Kedua, prokes yang tidak disiplin lagi, misalnya kebijakan lepas masker di sejumlah negara. Ketiga, pembelajaran tatap muka di sekolah," tuturnya.

Jokowi menekankan agar kepala daerah dan semua elemen masyarakat berhati-hati atas ketiga hal itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com