Di lingkup parlemen, Yaqut didesak agar memperbaiki komunukasi publiknya agar tidak melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan kontraproduktif.
Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq menekankan bahwa pola komunikasi yang disampaikan Yaqut sangat rawan disalahpahami serta dapat merugikan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan.
Karena itu, Maman yang juga sama-sama berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai Yaqut berasal, berharap agar dirinya dapat interospeksi diri. Ia meyakini bahwa Yaqut memiliki komitmen yang besar terhadap moderasi beragama.
Oleh sebab itu, menurut Maman, pernyataan yang keluar dari Yaqut tidak serta merta mendegradasi kerja-kerja yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
"Ini hanya persoalan komunikasi saja," kata Maman.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto berpesan agar Yaqut menghindari pernyataan-pernyataan yang dapat menciptakan kegaduhan, meski itu disampaikan dalam forum internal.
Yandri mengingatkan, seorang menteri semestinya berhati-hati dalam melontarkan perkataan dan bertindak.
"Sekarang enggak bisa lagi dibilang tertutup, acara internal. Menurut saya hindarilah pernyataan-pernyataan yang mungkin akan membuat kontradiktif atau gaduh dan menjadi tafsir yang terlalu liar di publik," ujar Yandri.
Baca juga: Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah On The Track, Jangan Cederai
Politikus Parta Amanat Nasional (PAN) itu juga menyarankan agar Yaqut memberikan penjelasan mengenai pernyataan itu.
Ia mengingatkan agar jangan sampai pernyataan tersebut menodai kinerja Yaqut sebagai Menteri Agama yang menurutnya sudah berada di jalan yang benar.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan, sebagai pembantu presiden, Yaqut harus berpikir untuk bangsa, bukan golongan tertentu.
Wakil Ketua MPR itu menyebut, dari mana pun latar belakang seorang pejabat negara, ketika sudah bekerja dan mengabdi untuk negara, pikirannya harus tentang bangsa dan negara, atau bukan mementingkan golongannya lagi.
"Apalagi, menteri itu pembantu presiden, mewakili pikiran presiden juga. Harusnya berpikir bangsa," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu.
Ia pun berpandangan, Kemenag semestinya menjadi instrumen negara untuk mengayomi dan memastikan kehidupan beragama di Indonesia berjalan baik.
"Bahkan kalau menyebut Kemenag didirikan untuk umat Islam saja itu keliru jika dilihat dari pikiran kebangsaan. Apalagi mengatakan bahwa Kemenag spesifik didirikan sebagai hadiah untuk NU,” ujar dia.
Baca juga: Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Dengan Segala Hormat, Menag Kurang Bijaksana...