Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hujan Kritik Setelah Menag Yaqut Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Kompas.com - 26/10/2021, 08:03 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

Di lingkup parlemen, Yaqut didesak agar memperbaiki komunukasi publiknya agar tidak melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan kontraproduktif.

Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq menekankan bahwa pola komunikasi yang disampaikan Yaqut sangat rawan disalahpahami serta dapat merugikan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan. 

Karena itu, Maman yang juga sama-sama berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai Yaqut berasal, berharap agar dirinya dapat interospeksi diri. Ia meyakini bahwa Yaqut memiliki komitmen yang besar terhadap moderasi beragama.

Oleh sebab itu, menurut Maman, pernyataan yang keluar dari Yaqut tidak serta merta mendegradasi kerja-kerja yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

"Ini hanya persoalan komunikasi saja," kata Maman.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto berpesan agar Yaqut menghindari pernyataan-pernyataan yang dapat menciptakan kegaduhan, meski itu disampaikan dalam forum internal.

Yandri mengingatkan, seorang menteri semestinya berhati-hati dalam melontarkan perkataan dan bertindak.

"Sekarang enggak bisa lagi dibilang tertutup, acara internal. Menurut saya hindarilah pernyataan-pernyataan yang mungkin akan membuat kontradiktif atau gaduh dan menjadi tafsir yang terlalu liar di publik," ujar Yandri.

Baca juga: Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah On The Track, Jangan Cederai

Politikus Parta Amanat Nasional (PAN) itu juga menyarankan agar Yaqut memberikan penjelasan mengenai pernyataan itu.

Ia mengingatkan agar jangan sampai pernyataan tersebut menodai kinerja Yaqut sebagai Menteri Agama yang menurutnya sudah berada di jalan yang benar.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan, sebagai pembantu presiden, Yaqut harus berpikir untuk bangsa, bukan golongan tertentu.

Wakil Ketua MPR itu menyebut, dari mana pun latar belakang seorang pejabat negara, ketika sudah bekerja dan mengabdi untuk negara, pikirannya harus tentang bangsa dan negara, atau bukan mementingkan golongannya lagi.

"Apalagi, menteri itu pembantu presiden, mewakili pikiran presiden juga. Harusnya berpikir bangsa," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Ia pun berpandangan, Kemenag semestinya menjadi instrumen negara untuk mengayomi dan memastikan kehidupan beragama di Indonesia berjalan baik.

"Bahkan kalau menyebut Kemenag didirikan untuk umat Islam saja itu keliru jika dilihat dari pikiran kebangsaan. Apalagi mengatakan bahwa Kemenag spesifik didirikan sebagai hadiah untuk NU,” ujar dia.

Baca juga: Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Dengan Segala Hormat, Menag Kurang Bijaksana...

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com