Salin Artikel

Hujan Kritik Setelah Menag Yaqut Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas soal Kemenag hadiah negara bagi Nahdlatul Ulama (NU) menuai banyak kritik.

Sebagai seorang menteri, Yaqut semestinya dapat bersikap adil dan bijaksana bagi semua agama di Tanah Air, dan tidak melontarkan pernyataan yang kurang bijak. Sekalipun, pernyataan tersebut dilontarkan di dalam forum internal.

"Dengan segala hormat dan kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau, meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Fasihal Zaini dalam keterangan tertulis, Minggu (24/10/2021).

Ia menekankan, semua elemen bangsa Indonesia memiliki peran strategis dalam mendirikan NKRI serta melahirkan Pancasila dan UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama, serta golongan.

Ia juga mengatakan, Kemenag adalah hadiah untuk semua agama, bukan hanya untuk NU maupun umat Islam saja.

Ia juga menegaskan, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam privelege atau kekhususan dalan pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan.

“Karena prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin dan berkuasa dengan landasan, Tashorroful imam 'alarroiyyah manutun bil maslahah, kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyayangkan pernyataan Yaqut.

Ia mengaku, tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Yaqut melontarkan pernyataan itu. Terlebih, pernyataan Yaqut mengenai sejarah Kemenag bertentangan dengan apa yang ia ketahui selama ini.

Namun, Mu'ti menyatakan Muhammadiyah enggan berpolemik terlalu jauh terkait pernyataan Yaqut tersebut.

"Tidak perlu (mempertanyakan kembali). Banyak hal lebih penting yang harus diurus Muhammadiyah," ucap dia, Minggu.

Senada dengan Muhammadiyah, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla pun membantah pernyataan Yaqut. Menurut Kalla, Kemenag bukanlah hadiah, melainkan sebuah keharusan.

“Itu bukan hadiah. Itu adalah keharusan karena kita negeri ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu semua agama sangat penting untuk dilindungi,” kata Kalla, Senin.

Mantan wakil presiden itu pun menekankan, Kemenag tidak hanya diberikan untuk NU, tetapi untuk selurug agama dan semua organisasi keagamaan yang dinaungi pemerintah.

Hindari Kegaduhan

Di lingkup parlemen, Yaqut didesak agar memperbaiki komunukasi publiknya agar tidak melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan kontraproduktif.

Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq menekankan bahwa pola komunikasi yang disampaikan Yaqut sangat rawan disalahpahami serta dapat merugikan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan. 

Karena itu, Maman yang juga sama-sama berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai Yaqut berasal, berharap agar dirinya dapat interospeksi diri. Ia meyakini bahwa Yaqut memiliki komitmen yang besar terhadap moderasi beragama.

Oleh sebab itu, menurut Maman, pernyataan yang keluar dari Yaqut tidak serta merta mendegradasi kerja-kerja yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

"Ini hanya persoalan komunikasi saja," kata Maman.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto berpesan agar Yaqut menghindari pernyataan-pernyataan yang dapat menciptakan kegaduhan, meski itu disampaikan dalam forum internal.

Yandri mengingatkan, seorang menteri semestinya berhati-hati dalam melontarkan perkataan dan bertindak.

"Sekarang enggak bisa lagi dibilang tertutup, acara internal. Menurut saya hindarilah pernyataan-pernyataan yang mungkin akan membuat kontradiktif atau gaduh dan menjadi tafsir yang terlalu liar di publik," ujar Yandri.

Politikus Parta Amanat Nasional (PAN) itu juga menyarankan agar Yaqut memberikan penjelasan mengenai pernyataan itu.

Ia mengingatkan agar jangan sampai pernyataan tersebut menodai kinerja Yaqut sebagai Menteri Agama yang menurutnya sudah berada di jalan yang benar.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan, sebagai pembantu presiden, Yaqut harus berpikir untuk bangsa, bukan golongan tertentu.

Wakil Ketua MPR itu menyebut, dari mana pun latar belakang seorang pejabat negara, ketika sudah bekerja dan mengabdi untuk negara, pikirannya harus tentang bangsa dan negara, atau bukan mementingkan golongannya lagi.

"Apalagi, menteri itu pembantu presiden, mewakili pikiran presiden juga. Harusnya berpikir bangsa," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Ia pun berpandangan, Kemenag semestinya menjadi instrumen negara untuk mengayomi dan memastikan kehidupan beragama di Indonesia berjalan baik.

"Bahkan kalau menyebut Kemenag didirikan untuk umat Islam saja itu keliru jika dilihat dari pikiran kebangsaan. Apalagi mengatakan bahwa Kemenag spesifik didirikan sebagai hadiah untuk NU,” ujar dia.

Klarifikasi Yaqut

Setelah dihujani beragam kritik, Yaqut memberikan klarifikasi. Ia menyebutkan, pernyataan itu ia sampaikan dalam forum internal khusus warga NU dan bertujuan untuk memotivasi para santri dan pesantren NU.

"Intinya, sebatas memberi semangat kepada para santri dan pondok pesantren. Ibarat obrolan pasangan suami-istri, dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos, karena itu disampaikan secara internal,” kata Yaqut, Senin.

Yaqut pun memastikan Kemenag tidak diperuntukkan hanya untuk NU. Buktinya, Kemenag memberikan afirmasi kepada semua agama.

“Bahkan di Kemenag ada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, itu kader Muhammadiyah. Ada juga Irjen Kemenag yang bukan dari NU,” tutur Yaqut.

Pernyataan yang dinilai kontroversial

Sebelumnya, Yaqut menyebut bahwa Kementerian Agama merupakan hadiah bagi Nahdlatul Ulama.

Pernyataan itu ia sampaikan Yaqut saat memberikan sambutan di webinar bertajuk Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi yang ditayangkan di kanal YouTube TVNU, Rabu (20/10/2021).

Mulanya, Yaqut menceritakan perbincangannya dengan sejumlah staf Kemenag tentang tagline Kemenag yang berbunyi "Ikhlas Beramal". Menurut Yaqut tagline tersebut kurang cocok.

Perbincangan tentang tagline tersebut dengan para stafnya lantas berujung pada perdebatan asal-usul Kemenag.

Yaqut mengatakan salah satu stafnya berpendapat bahwa Kemenag merupakan hadiah dari negara untuk Umat Islam di Indonesia.

"Karena waktu itu kan perdebatannya bergeser ke kementerian ini adalah kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus kementerian Agama Islam, karena kementerian agama adalah hadiah negara untuk umat Islam," kata Yaqut.

"Saya bilang bukan. Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU (Nahdlatul Ulama). bukan untuk umat Islam secara umum, spesifik NU. Jadi wajar kalo sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag untuk NU," lanjut politisi PKB itu.

Yaqut menuturkan, Kemenag muncul setelah KH Wahab Chasbullah menjembatani kelompok Islam dan nasionalis dalam perdebatan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Kelompok Islam menginginkan tujuh kata yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dipertahankan. Sedangkan kelompok nasionalis meminta tujuh kata tersebut dihilangkan.

"Kemudian lahir Kemeterian Agama karena itu. Wajar sekarang kalau kita sekarang minta Dirjen Pesantren kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren dan santri juga. Wajar saja. Tidak ada yang salah," kata Yaqut.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/26/08030211/hujan-kritik-setelah-menag-yaqut-sebut-kemenag-hadiah-untuk-nu

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke