Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga: Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Usai 10 Hari Penutupan PON

Kompas.com - 25/10/2021, 17:36 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim tidak tercatat adanya lonjakan kasus Covid-19 setelah 10 hari Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua berakhir.

Namun, Airlangga mengaku masih menunggu evaluasi lanjutan pada hari ke-14 setelah penutupan ajang olahraga multicabang nasional tersebut. 

Baca juga: Setelah 5 Hari Karantina, 50 Personel Brimob Polda Jatim yang Bertugas di PON Papua Diizinkan Pulang

"Tentu sebagai bahan referensi kegiatan PON kemarin ini sudah masuk penutupan plus 10 hari tidak terlihat adanya pelonjakan baik itu di tempat penyelenggaraan PON maupun di daerah-daerah," kata Airlangga yang juga Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa Bali, dalam konferensi pers secara daring, Senin (25/10/2021).

"Sehingga tentu kita akan mengevaluasi lagi di H+14 yang beberapa hari lagi sehingga tentu ini bisa menjadi bahan referensi untuk kegiatan-kegiatan termasuk super bike nanti," ujar dia.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan, hingga 17 Oktober 2021 tercatat ada 176 kasus Covid-19 dalam ajang PON XX di Papua.

Adapun angka tersebut terdiri dari 97 orang atlet, 49 orang official, tujuh orang pelatih, 10 orang wasit, dan sisanya dari media dari panitia pelaksana, juri dan keamanan.

"Selanjutnya perkembangan kegiatan dan juga dilaporkan ke Bapak Presiden bahwa PON per 17 Oktober total kasus konfirmasinya adalah 176 kasus," kata Airlangga dalam konferensi persnya yag disiarkan secara daring, Senin (18/10/2021).

Baca juga: Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Kendati demikian, Airlangga mengungkapkan kini sebesar 60 persen dari angka tersebut sudah keluar dari karantina.

Sementara sisanya kini masih menjalani karantina dengan pemantauan dari petugas dan pemerintah daerah.

"Artinya sudah lebih dari lima hari di karantina. Sisanya dalam beberapa hari ini di monitor, terutama dikarantina di daerah-daerah," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com