Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hasan Sadeli
Pemerhati Sejarah Maritim

Pemerhati Sejarah Maritim | Lulusan Magister Ilmu Sejarah Universitas Indonesia.

 

Luas Indonesia Bertambah, tapi Tak Ada yang Peduli...

Kompas.com - 25/10/2021, 11:07 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh: Hasan Sadeli*

KEDAULATAN teritorial suatu negara meliputi tiga dimensi, yakni darat, laut dan udara. Sebagai negara maritim, Indonesia punya wilayah kedaulatan dan area yang menjadi wilayah hak berdaulat di ketiga dimensi ruang tersebut.

Khusus untuk dimensi ruang laut, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang mengalami penambahan luas perairan dan dasar perairan terbesar didunia (sejak merdeka).

Kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (sovereignty right) negara atas laut merupakan hak negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan, perlindugan, dan pengolahan atas laut guna melindungi kepentingan nasional di laut. (Hafel M, 2020:2).

Baca juga: Dunia Maritim Indonesia yang Kian Asing bagi Kalangan Generasi Muda Terpelajar

Prestasi yang kurang mendapat perhatian

Penambahan luas perairan Indonesia sudah tercapai sejak beberapa dekade silam, yang awal perjuangannya dimulai sejak Deklarasi Juanda 1957.

Sedangkan penambahan dasar perairan di luar 200 mil laut baru terjadi dalam masa kontemporer, tepatnya sejak komisi tentang batas landas kontinen PBB atau United Nations Commission on the Limits of Continental Shelf (UN-CLCS) mengesahkan submisi perluasan landas kontinen di Barat Daya Aceh pada tahun 2011.

Atas hal itu, wilayah dasar laut Indonesia bertambah seluas 4.209 kilometer persegi. Luas tersebut setara luas Pulau Madura.

Indonesia juga mengajukan perluasan di utara Papua yang dilakukan pada tahun 2019, dengan luas 196.589,9 kilometer persegi, dan submisi untuk wilayah barat daya Provinsi Sumatera Utara pada Desember 2020. Keduanya masih menunggu keputusan UN-CLCS.

Tetapi penambahan luas perairan dan dasar perairan Indonesia nampaknya kurang begitu populis, sehingga hanya segelintir pihak yang mengapresiasi capaian penting bidang maritim tersebut.

Baca juga: Letak dan Luas Indonesia

Seorang diplomat senior Arif Havas Oegroseno pernah mengatakan bahwa publik Tanah Air begitu mengingat peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, tetapi tatkala Indonesia berhasil menambah area hak berdaulat, publik kurang memberikan apresiasi.

Hal ini mungkin disebabkan oleh cara berfikir kebanyakan masyarakat kita yang mempersepsikan kedaulatan sebagai sesuatu yang lebih inheren dengan teritorial daratan.

Padahal, sebagai bangsa maritim, sudah seharusnya kita beranjak dari pemikiran tentang laut yang tidak hanya diletakan sebagai sumber utama penopang ekonomi nasional masa depan, melainkan juga pada dimensi kesadaran tentang kedaulatan teritorial dan nasionalisme.

Jasa diplomat yang melegenda

Menengok perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu untuk memperoleh kedaulatan penuh atas perairan Indonesia, membuat kita sadar akan beratnya perjuangan tersebut.

Hal itu disebabkan antara lain oleh warisan peraturan masa kolonial yang mengatur laut teritorial hanya seluas 3 mil. Itu artinya, sebagian besar laut antar pulau di Indonesia dulunya berstatus laut bebas.

Kondisi ini tersebut membuat Juanda Kartawijaya (Perdana Menteri RI terakhir) memikirkan untuk melepaskan status perairan antarpulau yang semula laut bebas menjadi perairan teritorial melalui Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Nasional
KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

Nasional
Pemerintah Akan Berikan Anggaran 'Booster' ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Pemerintah Akan Berikan Anggaran "Booster" ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Nasional
Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Nasional
Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Nasional
KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

Nasional
Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Nasional
Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Nasional
Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Nasional
Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Nasional
Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Nasional
Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Nasional
Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com