Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Kompas.com - 24/10/2021, 12:15 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti SMRC Saidiman Ahmad mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin dalam dua tahun terakhir relatif stabil.

"Kalau kita tarik dalam 2 tahun terakhir, kelihatannya posisi atau tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi relatif stabil, naik turun tidak ada perbedaan siginifikan," kata Saidiman dalam diskusi virtual bertajuk '2 Tahun Jokowi Ma'ruf di Luar Dipuji, di Dalam Dicaci' .

Berdasarkan survei tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sebesar 68,5 persen.

Namun, bila dibandingkan dengan survei yang sama enam bulan sebelumnya atau pada Maret 2021, terjadi penurunan. Saat itu, kepuasan publik mencapai 77 persen.

"Tapi kalau dibandingkan persis dengan tahun lalu, yaitu Oktober 2020, kami menemukan ada mirip yaitu angka sekarang 68,8 persen," kata dia.

Baca juga: Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

Sementara itu, dalam kaitan dengan persepsi bahwa kondisi politik memburuk tetapi keamanan meningkat, pihaknya menemukan dalam dua tahun terakhir terdapat 26,8 persen.

Padahal pada survei September 2019, kondisi politik yang dinyatakan baik adalah sebesar 41 persen.

Menurut dia, penurunan tersebut dikarenakan munculnya sejumlah persoalan.

Antara lain adanya manuver elite yang berbicara amandemen konstitusi yang salah satu isinya ingin mengambil kesempatan publik untuk memilih langsung pemimpinnya.

Termasuk juga persoalan disrupsi politik yang dialami oleh Partai Demokrat.

"Jadi publik merespons itu dengan memberi penilaian atau menurunkan ekspektasinya terhadap kondisi politik sekarang," kata dia.

Meskipun, kata dia, saat ini penegakkan hukum dan keamanan relatif stabil dan tidak seburuk perkembangan perspektif politik. Bahkan tren politik keamanan, dinilai baik atau sangat baik yakni sebanyak 61,3 persen apabila dibandingkan dengan survei Oktober 2020 yang mencapai 53,4 persen.

Baca juga: Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Sementara pada penegakan hukum, publik yang menyatakan baik atau sangat baik adalah 44,8 persen, sedangkan tahun sebelumnya adalah 41,8 persen.

"Sebetulnya publik bisa membedakan. Menurut kondisi politik ini lebih pada kondisi elite politik kita. Ada soal isu amandemen, masalah Demokrat, dan lainnya," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Tangani Aduan Kasus 'Vina Cirebon', Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Tangani Aduan Kasus "Vina Cirebon", Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Nasional
Judi 'Online' Mesti Diperangi Supaya Tak Mengancam 'Indonesia Emas'

Judi "Online" Mesti Diperangi Supaya Tak Mengancam "Indonesia Emas"

Nasional
Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Upaya Perangi Judi 'Online' Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Upaya Perangi Judi "Online" Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Nasional
KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

Nasional
Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi "Online"

Nasional
Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi 'Online' di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi "Online" di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Nasional
Wakil Ketua MPR Dapat Laporan Ada Warga Penerima Bansos Main Judi 'Online'

Wakil Ketua MPR Dapat Laporan Ada Warga Penerima Bansos Main Judi "Online"

Nasional
KPK Bantah Administrasi Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-P Hasto Salah

KPK Bantah Administrasi Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-P Hasto Salah

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Nasional
Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Nasional
Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Nasional
Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut 'Klaim' Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut "Klaim" Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com