Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/10/2021, 12:15 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti SMRC Saidiman Ahmad mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin dalam dua tahun terakhir relatif stabil.

"Kalau kita tarik dalam 2 tahun terakhir, kelihatannya posisi atau tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi relatif stabil, naik turun tidak ada perbedaan siginifikan," kata Saidiman dalam diskusi virtual bertajuk '2 Tahun Jokowi Ma'ruf di Luar Dipuji, di Dalam Dicaci' .

Berdasarkan survei tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sebesar 68,5 persen.

Namun, bila dibandingkan dengan survei yang sama enam bulan sebelumnya atau pada Maret 2021, terjadi penurunan. Saat itu, kepuasan publik mencapai 77 persen.

"Tapi kalau dibandingkan persis dengan tahun lalu, yaitu Oktober 2020, kami menemukan ada mirip yaitu angka sekarang 68,8 persen," kata dia.

Baca juga: Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

Sementara itu, dalam kaitan dengan persepsi bahwa kondisi politik memburuk tetapi keamanan meningkat, pihaknya menemukan dalam dua tahun terakhir terdapat 26,8 persen.

Padahal pada survei September 2019, kondisi politik yang dinyatakan baik adalah sebesar 41 persen.

Menurut dia, penurunan tersebut dikarenakan munculnya sejumlah persoalan.

Antara lain adanya manuver elite yang berbicara amandemen konstitusi yang salah satu isinya ingin mengambil kesempatan publik untuk memilih langsung pemimpinnya.

Termasuk juga persoalan disrupsi politik yang dialami oleh Partai Demokrat.

"Jadi publik merespons itu dengan memberi penilaian atau menurunkan ekspektasinya terhadap kondisi politik sekarang," kata dia.

Meskipun, kata dia, saat ini penegakkan hukum dan keamanan relatif stabil dan tidak seburuk perkembangan perspektif politik. Bahkan tren politik keamanan, dinilai baik atau sangat baik yakni sebanyak 61,3 persen apabila dibandingkan dengan survei Oktober 2020 yang mencapai 53,4 persen.

Baca juga: Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Sementara pada penegakan hukum, publik yang menyatakan baik atau sangat baik adalah 44,8 persen, sedangkan tahun sebelumnya adalah 41,8 persen.

"Sebetulnya publik bisa membedakan. Menurut kondisi politik ini lebih pada kondisi elite politik kita. Ada soal isu amandemen, masalah Demokrat, dan lainnya," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com