Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 19/10/2021, 17:00 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan, persepsi publik atas kondisi politik dan penegakan hukum di Indonesia cenderung memburuk dalam dua tahun terakhir.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengungkapkan, berdasarkan survei pada September 2021, terdapat 24,4 persen responden survei yang menilai politik Indonesia dalam kondisi buruk.

"Kalau kita lihat ada 26,8 persen yang menilai kondisi politik nasional kita dalam keadaan baik, 37,1 persen menilai sedang, dan ada 24,4 persen menilai kondisi politik kita dalam kondisi buruk atau sangat buruk," kata Sirojudin, Selasa (19/10/2021).

Meski angkanya masih di bawah 50 persen, tren menunjukkan jumlah responden yang menilai kondisi politik buruk atau sangat buruk bertambah dari 14,5 persen pada September 2019 menjadi 24,4 persen pada September 2021.

Di sisi lain, responden yang menilai kondisi politik Indonesia baik atau sangat baik juga berkurang dalam kurun waktu yang sama, yakni dari 41 persen menjadi 26,8 persen.

"Secara umum kalau kita melihat memang agak cenderung memburuk," ujar Sirojudin.

Baca juga: Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Setali tiga uang, kondisi yang sama juga dicerminkan dalam hal penegakan hukum. Sirojudin menyebutkan, terdapat 24,8 persen responden yang menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk.

Sementara, 44,8 persen responden menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik, 27,2 persen menilai kondisi penegakan hukum sedang-sedang saja, dan 3,1 persen responden tidak tahu/tidak menjawab.

"Kalau kita lihat trennnya kondisi penegakkan hukum ini cenderung memburuk, dari September 2019 ada 15,1 persen yang memilih kondisi penegakan hukum buruk," kata Sirojudin.

"Dan kalau kita lihat 2 tahun berikutnya di September 2021 ini kita mencatat ada 24,8 persen yang menilai kondisi penegakkan hukum kita buruk, sentimen publiknya dalam 2 tahun ini cenderung negatif," sambung Sirojudin.

Kendati demikian, survei yang sama menunjukkan 61,3 persen responden menilai kondisi keamanan di Indonesia baik/sangat baik.

Baca juga: Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Sirojudin mengatakan, angka tersebut cenderung stabil dalam dua tahun terakhir di mana survei pada September 2019 menunjukkan 60,9 persen responden merasa kondisi keamanan baik/sangat baik.

"Ini menandakan bahwa dalam 2 tahun terakhir ini bahwa pemerintah, dari sudut pandang masyarakat, berhasil menjaga kondisi keamanan tetap kondusif," kata dia.

Survei ini dilaksanakan 15-21 September 2021 dengan melalukan wawancara langsung kepada 981 orang responden yang dipilih melalui metode multistage random sampling. Margin of error survei ini diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggerebekan Impor Baju Bekas, Polisi Dalami Potensi Tersangka

Penggerebekan Impor Baju Bekas, Polisi Dalami Potensi Tersangka

Nasional
PPP Ajak Gerindra Gabung KIB: Daripada Berlama-lama dengan PKB

PPP Ajak Gerindra Gabung KIB: Daripada Berlama-lama dengan PKB

Nasional
Dikalahkan Prima di Bawaslu dan PN Jakpus, KPU Dinilai Kurang Cermat dan Tak Profesional

Dikalahkan Prima di Bawaslu dan PN Jakpus, KPU Dinilai Kurang Cermat dan Tak Profesional

Nasional
Agresif Lakukan Transisi Energi, Pertamina Geothermal Energy Berhasil Bukukan Pendapatan dari Perdagangan Karbon

Agresif Lakukan Transisi Energi, Pertamina Geothermal Energy Berhasil Bukukan Pendapatan dari Perdagangan Karbon

Nasional
Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro Diklarifikasi Dewas Terkait LHKPN

Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro Diklarifikasi Dewas Terkait LHKPN

Nasional
Kemenag: Sidang Isbat Pertimbangkan Hasil Hitungan Astronomis dan Pemantauan Hilal

Kemenag: Sidang Isbat Pertimbangkan Hasil Hitungan Astronomis dan Pemantauan Hilal

Nasional
Polemik Santunan Korban Gagal Ginjal Akut: Dijanjikan Muhadjir, Dibantah Risma

Polemik Santunan Korban Gagal Ginjal Akut: Dijanjikan Muhadjir, Dibantah Risma

Nasional
Sambut Yusril di Kantor Golkar, Airlangga: Benderanya Sudah Kita Kibarkan

Sambut Yusril di Kantor Golkar, Airlangga: Benderanya Sudah Kita Kibarkan

Nasional
Puan Sebut DPR Berkomitmen Segera Bahas RUU PPRT bersama Pemerintah

Puan Sebut DPR Berkomitmen Segera Bahas RUU PPRT bersama Pemerintah

Nasional
Soal Isu Ganjar Jadi Cawapres Prabowo, PKB: Tidak Ada Calon Lain Selain Prabowo-Muhaimin

Soal Isu Ganjar Jadi Cawapres Prabowo, PKB: Tidak Ada Calon Lain Selain Prabowo-Muhaimin

Nasional
Di Sekolah Partai PDI-P, Mahfud: Kacau Bernegara kalau Enggak Ikut Konstitusi

Di Sekolah Partai PDI-P, Mahfud: Kacau Bernegara kalau Enggak Ikut Konstitusi

Nasional
Dinyatakan Melanggar Asas Integritas, Guntur Hamzah Perlu Mundur dari Hakim MK?

Dinyatakan Melanggar Asas Integritas, Guntur Hamzah Perlu Mundur dari Hakim MK?

Nasional
Survei Indo Barometer, Elektabilitas Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies

Survei Indo Barometer, Elektabilitas Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies

Nasional
Puan Sebut Perppu Pemilu Bakal Dikebut untuk Disahkan

Puan Sebut Perppu Pemilu Bakal Dikebut untuk Disahkan

Nasional
Komisi III Akan Bentuk Pansus Temuan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Komisi III Akan Bentuk Pansus Temuan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke