Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

Kompas.com - 19/10/2021, 17:00 WIB
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas. Fabian Januarius KuwadoPeneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan, persepsi publik atas kondisi politik dan penegakan hukum di Indonesia cenderung memburuk dalam dua tahun terakhir.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengungkapkan, berdasarkan survei pada September 2021, terdapat 24,4 persen responden survei yang menilai politik Indonesia dalam kondisi buruk.

"Kalau kita lihat ada 26,8 persen yang menilai kondisi politik nasional kita dalam keadaan baik, 37,1 persen menilai sedang, dan ada 24,4 persen menilai kondisi politik kita dalam kondisi buruk atau sangat buruk," kata Sirojudin, Selasa (19/10/2021).

Meski angkanya masih di bawah 50 persen, tren menunjukkan jumlah responden yang menilai kondisi politik buruk atau sangat buruk bertambah dari 14,5 persen pada September 2019 menjadi 24,4 persen pada September 2021.

Di sisi lain, responden yang menilai kondisi politik Indonesia baik atau sangat baik juga berkurang dalam kurun waktu yang sama, yakni dari 41 persen menjadi 26,8 persen.

"Secara umum kalau kita melihat memang agak cenderung memburuk," ujar Sirojudin.

Baca juga: Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Setali tiga uang, kondisi yang sama juga dicerminkan dalam hal penegakan hukum. Sirojudin menyebutkan, terdapat 24,8 persen responden yang menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk.

Sementara, 44,8 persen responden menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik, 27,2 persen menilai kondisi penegakan hukum sedang-sedang saja, dan 3,1 persen responden tidak tahu/tidak menjawab.

"Kalau kita lihat trennnya kondisi penegakkan hukum ini cenderung memburuk, dari September 2019 ada 15,1 persen yang memilih kondisi penegakan hukum buruk," kata Sirojudin.

"Dan kalau kita lihat 2 tahun berikutnya di September 2021 ini kita mencatat ada 24,8 persen yang menilai kondisi penegakkan hukum kita buruk, sentimen publiknya dalam 2 tahun ini cenderung negatif," sambung Sirojudin.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Azis Mengaku Pernah Ditakut-takuti Eks Penyidik KPK Robin Patuju Terkait Perkara

Azis Mengaku Pernah Ditakut-takuti Eks Penyidik KPK Robin Patuju Terkait Perkara

Nasional
Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Nasional
Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Nasional
Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding Atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding Atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Nasional
Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Nasional
Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Nasional
Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Nasional
Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Nasional
Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Nasional
Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Nasional
Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Nasional
Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Nasional
Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.