Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti SMRC Saidiman Ahmad mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin dalam dua tahun terakhir relatif stabil.

"Kalau kita tarik dalam 2 tahun terakhir, kelihatannya posisi atau tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi relatif stabil, naik turun tidak ada perbedaan siginifikan," kata Saidiman dalam diskusi virtual bertajuk '2 Tahun Jokowi Ma'ruf di Luar Dipuji, di Dalam Dicaci' .

Berdasarkan survei tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sebesar 68,5 persen.

Namun, bila dibandingkan dengan survei yang sama enam bulan sebelumnya atau pada Maret 2021, terjadi penurunan. Saat itu, kepuasan publik mencapai 77 persen.

"Tapi kalau dibandingkan persis dengan tahun lalu, yaitu Oktober 2020, kami menemukan ada mirip yaitu angka sekarang 68,8 persen," kata dia.

Sementara itu, dalam kaitan dengan persepsi bahwa kondisi politik memburuk tetapi keamanan meningkat, pihaknya menemukan dalam dua tahun terakhir terdapat 26,8 persen.

Padahal pada survei September 2019, kondisi politik yang dinyatakan baik adalah sebesar 41 persen.

Menurut dia, penurunan tersebut dikarenakan munculnya sejumlah persoalan.

Antara lain adanya manuver elite yang berbicara amandemen konstitusi yang salah satu isinya ingin mengambil kesempatan publik untuk memilih langsung pemimpinnya.

Termasuk juga persoalan disrupsi politik yang dialami oleh Partai Demokrat.

"Jadi publik merespons itu dengan memberi penilaian atau menurunkan ekspektasinya terhadap kondisi politik sekarang," kata dia.

Meskipun, kata dia, saat ini penegakkan hukum dan keamanan relatif stabil dan tidak seburuk perkembangan perspektif politik. Bahkan tren politik keamanan, dinilai baik atau sangat baik yakni sebanyak 61,3 persen apabila dibandingkan dengan survei Oktober 2020 yang mencapai 53,4 persen.

Sementara pada penegakan hukum, publik yang menyatakan baik atau sangat baik adalah 44,8 persen, sedangkan tahun sebelumnya adalah 41,8 persen.

"Sebetulnya publik bisa membedakan. Menurut kondisi politik ini lebih pada kondisi elite politik kita. Ada soal isu amandemen, masalah Demokrat, dan lainnya," ucap dia.