Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/10/2021, 09:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengatakan, Susilo Bambang Yudhyono (SBY) tak perlu memamerkan prestasinya ketika menjabat sebagai Presiden.

Pernyataan itu disampaikan Herzaky menyusul statement Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut pemerintahan 10 tahun lalu terlalu banyak rapat.

“Memang pemerintahan SBY dulu tidak perlu merasa koar-koar punya prestasi ini itu. Karena masyarakat sendiri yang merasakan langsung,” tutur Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021).

Herzaky mencontohkannya dengan penanganan peristiwa tsunami di Aceh 2004 silam.

Baca juga: Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Kala itu pemerintah Indonesia mendapat pujian dari kalangan internasional karena dianggap mumpuni dalam melakukan penanganan pasca bencana.

“Dianggap sebagai penanganan terbaik untuk bencana dan dijadikan kajian di berbagai negara sebagai best practices,” sebut dia.

Herzaky juga menyinggung pengangkatan 1,1 juta guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di era kepemimpinan SBY.

Dalam pandangan dia, mestinya pemerintah sekarang bisa melanjutkan program itu dengan lebih baik.

“Bukan malah mundur kebelakang,” katanya.

Terakhir Herzaky berharap pemerintah fokus bekerja untuk menangani berbagai masalah di masyarakat.

“Karena rakyat masih banyak yang susah, jadi pengangguran, dan kemiskinan meningkat drastis dimana-mana,” imbuh dia.

Baca juga: SBY Minta Masyarakat Jaga dan Pelihara Perdamaian di Aceh

Diberitakan sebelumnya Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membandingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan 10 tahun lalu yang dipimpin oleh SBY.

Perbandingan itu disinggung Hasto kala memberikan pujian pada Jokowi terkait penanganan pandemi Covid-19.

“Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakat ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas,” ungkap Hasto, Kamis (21/10/2021).

“Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan,” sambungnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.