[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita terkait Demokrat yang menyebut bahwa Susilo Bambang Yudhoyono tak perlu memamerkan prestasinya ketika menjabat sebagai Presiden menarik minat pembaca sehingga menjadi berita terpopuler di desk nasional Kompas.com pada Sabtu, 23 Oktober 2021.

Kemudian, isu lain yang menjadi artikel terpopuler adalah soal Kementerian Kesehatan yang meminta sejumlah tenaga kesehatan untuk mengembalikan kelebihan bayar insentif.

Di bawah ini kami rangkum kembali informasinya untuk Anda.

Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengatakan, SBY tak perlu memamerkan prestasinya ketika menjabat sebagai Presiden.

Pernyataan itu disampaikan Herzaky menyusul statement Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut pemerintahan 10 tahun lalu terlalu banyak rapat.

“Memang pemerintahan SBY dulu tidak perlu merasa koar-koar punya prestasi ini itu. Karena masyarakat sendiri yang merasakan langsung,” tutur Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021).

Herzaky mencontohkannya dengan penanganan peristiwa tsunami di Aceh 2004 silam. Kala itu pemerintah Indonesia mendapat pujian dari kalangan internasional karena dianggap mumpuni dalam melakukan penanganan pasca bencana.

Herzaky juga menyinggung pengangkatan 1,1 juta guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di era kepemimpinan SBY.

Dalam pandangan dia, mestinya pemerintah sekarang bisa melanjutkan program itu dengan lebih baik. Terakhir Herzaky berharap pemerintah fokus bekerja untuk menangani berbagai masalah di masyarakat.

Kemenkes minta nakes kembalikan kelebihan insentif

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kementerian Kesehatan Trisa Wahjuni Putri mengungkapkan, terdapat kelebihan pembayaran insentif kepada para tenaga kesehatan.

Itu diketahui setelah adanya temuan insentif yang ditransfer dobel atau dikirim lebih dari satu kali dalam satu bulan. Untuk itu, Kemenkes meminta para nakes yang menerima double transfer insentif segera mengembalikan kelebihannya.

Trisa mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) seperti rumah sakit dan puskesmas terkait permasalahan pengembalian insentif tersebut.

Ia menekankan, pengembalian kelebihan pembayaran insentif tersebut berlaku bagi fasyankes yang anggarannya dikendalikan pemerintah pusat.