Syarat PCR bagi Penumpang Pesawat Tak Berlaku di Daerah Perintis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, syarat RT PCR untuk pelaku perjalanan transportasi udara tidak berlaku di daerah perintis, termasuk di wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Hal ini ia sampaikan menyusul terbitnya aturan terbaru tentang perjalanan orang dalam negeri melalui moda transportasi udara yang dituangkan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 dan Surat Edaran Kemenhub Nomor 88 Tahun 2021.

"(Mengenai) transportasi udara di daerah perintis, aturan-aturan tadi memang tidak diberlakukan," kata Adita dalam konferensi pers daring, Kamis (21/10/2021).

Baca juga: Aturan Terbaru Penerbangan Jawa-Bali: Penumpang Wajib Bawa Hasil PCR, Antigen Tak Berlaku

"Karena memang situasi dan kondisi di daerah perintis ini sangat jauh berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain," turutnya.

Adita mengatakan, pemerintah menyadari bahwa infrastruktur di daerah perintis tidak sama dengan daerah lainnya.

Oleh karenanya, pihaknya memberikan dispensasi untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan baru tersebut.

"Karena kita juga tetap harus melayani masyarakat di daerah perintis yang umumnya ini ada di daerah perbatasan, terpencil, sehingga kita tetap harus bisa memberikan pelayanan meskipun dengan keterbatasan infrastruktur," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan aturan baru tentang Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19 melalui SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021.

Dalam SE itu disebutkan, pelaku perjalanan jarak jauh yang menggunakan moda transportasi udara, laut, darat baik dengan kendaraan pribadi atau umum, dari dan ke daerah Pulau Jawa dan Bali serta daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) sebagai kategori PPKM level 3-4 wajib menunjukkan kartu vaksin.

Jika pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi pesawat, maka wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT PCR yang sampelnya diambil maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan.

Kemudian, bagi pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali yang ditetapkan melalui sebagai daerah PPKM level 1 dan 2 wajib menunjukan hasil negatif tes RT PCR yang sampelnya diambil maksimal 2x24 jam.

"Atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan," demikian bunyi SE Satgas.

Baca juga: Tidak Ada Lagi Seat Distancing, Alasan Mengapa Penumpang Pesawat Wajib PCR

Sementara, SE Kemenhub Nomor 88 Tahun 2021 menyebutkan bahwa transportasi udara diizinkan mengangkut penumpang dengan kapasitas lebih dari 70 persen.

Namun penyelenggara angkutan udara wajib menyediakan 3 baris kursi yang diperuntukkan sebagai area karantina bagi penumpang yang bergejala Covid-19.

Sementara, kapasitas terminal bandara ditetapkan paling banyak 70 persen dari jumlah penumpang waktu sibuk pada masa normal.