Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Kompas.com - 21/10/2021, 08:27 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan, masih ada warga yang enggan disuntik vaksin Covid-19 karena informasi hoaks.

Hal itu disampaikan Hadi saat memberikan sambutan pada kegiatan vaksinasi yang digelar alumni Akabri 1999 di Gedung Satya Haprabu Korps Brimob Polri, Depok, Jawa Barat, Rabu (20/10/2021).

"Di beberapa daerah masih terdapat masyarakat yang belum mau divaksin karena banyaknya hoaks dan pemberitaan yang keliru," ujar Hadi, dalam keterangan tertulis Puspen TNI, Rabu.

Baca juga: Panglima TNI Sebut Vaksin Lindungi Masyarakat dari Pemburukan akibat Terpapar Covid-19

Selain protokol kesehatan, Hadi menegaskan bahwa vaksinasi merupakan strategi dalam peperangan melawan Covid-19.

Untuk itu, saat ini pemerintah melakukan upaya percepatan vaksinasi nasional agar mencapai target vaksinasi di atas 70 persen

"Vaksin merupakan salah satu upaya dalam mencegah penyakit berbahaya karena vaksin dapat membentuk kekebalan tubuh dengan cepat dan efektif," kata Hadi.

Menurut Hadi, penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan tindakan serempak secara bersama-sama.

Hal ini juga diperlukan persatuan dan kesatuan dalam disiplin melaksanakan protokol kesehatan, pelaksanaan 3T, dan vaksinasi nasional.

Baca juga: Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Ia menilai, kegiatan kerja sama berbagai pihak seperti yang digagas oleh alumni Akabri 1999 patut diapresiasi.

Menurut dia, vaksinasi massal dan pemberian bantuan sosial menjadi bentuk kepedulian dan semangat untuk membantu sesama.

"Ini merupakan cerminan kepekaan terhadap kondisi lingkungan sosial masyarakat. Inilah bentuk persatuan dan persatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika," ucap Hadi.

Ia juga mengatakan, sinergi dan soliditas antara TNI, Polri, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat adalah senjata bersama agar dapat menekan pandemi.

"Kerja sama dan bahu-membahu memberikan bantuan sosial kepada saudara-saudara kita yang terdampak pandemi Covid-19 merupakan senjata bersama untuk menekan laju pandemi Covid-19," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com