Salin Artikel

Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Hal itu disampaikan Hadi saat memberikan sambutan pada kegiatan vaksinasi yang digelar alumni Akabri 1999 di Gedung Satya Haprabu Korps Brimob Polri, Depok, Jawa Barat, Rabu (20/10/2021).

"Di beberapa daerah masih terdapat masyarakat yang belum mau divaksin karena banyaknya hoaks dan pemberitaan yang keliru," ujar Hadi, dalam keterangan tertulis Puspen TNI, Rabu.

Selain protokol kesehatan, Hadi menegaskan bahwa vaksinasi merupakan strategi dalam peperangan melawan Covid-19.

Untuk itu, saat ini pemerintah melakukan upaya percepatan vaksinasi nasional agar mencapai target vaksinasi di atas 70 persen

"Vaksin merupakan salah satu upaya dalam mencegah penyakit berbahaya karena vaksin dapat membentuk kekebalan tubuh dengan cepat dan efektif," kata Hadi.

Menurut Hadi, penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan tindakan serempak secara bersama-sama.

Hal ini juga diperlukan persatuan dan kesatuan dalam disiplin melaksanakan protokol kesehatan, pelaksanaan 3T, dan vaksinasi nasional.

Ia menilai, kegiatan kerja sama berbagai pihak seperti yang digagas oleh alumni Akabri 1999 patut diapresiasi.

Menurut dia, vaksinasi massal dan pemberian bantuan sosial menjadi bentuk kepedulian dan semangat untuk membantu sesama.

"Ini merupakan cerminan kepekaan terhadap kondisi lingkungan sosial masyarakat. Inilah bentuk persatuan dan persatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika," ucap Hadi.

Ia juga mengatakan, sinergi dan soliditas antara TNI, Polri, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat adalah senjata bersama agar dapat menekan pandemi.

"Kerja sama dan bahu-membahu memberikan bantuan sosial kepada saudara-saudara kita yang terdampak pandemi Covid-19 merupakan senjata bersama untuk menekan laju pandemi Covid-19," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/21/08271201/panglima-tni-masih-ada-warga-enggan-disuntik-vaksin-covid-19-karena-hoaks

Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke