Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Kompas.com - 20/10/2021, 12:47 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com – Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satga)s Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia terus melakukan upaya pencegahan kenaikan kasus Covid-19.

Salah satu langkah yang dilakukan, kata dia, adalah menggencarkan vaksinasi Covid-19 di sejumlah daerah.

"Pemerintah Indonesia terus meningkatkan berbagai upaya pencegahan Covid-19, termasuk vaksinasi. Saat ini Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah penduduk yang divaksinasi terbanyak, yaitu 106 juta orang," kata Wiku dikutip dari covid19.go.id, Rabu (20/10/2021).

Adapun untuk kebutuhan vaksinasi, pemerintah masih terus menerima pasokan vaksin dalam jumlah besar. Semua vaksin ini nantinya akan didistribusikan secara merata ke sejumlah daerah di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

“Pemerintah juga terus meningkatkan cakupan vaksinasi seluruh wilayah agar penyebaran vaksin bisa merata,” terang dia.

Lebih lanjut, Wiku juga meminta semua pihak agar tidak lengah, karena sejumlah negara di dunia sedang menghadapi puncak ketiga.

“Indonesia harus menjadikan puncak ketiga sebagai peringatan,” pesannya.

Sebelumnya, tim Satgas Penanganan Covid-19 terus meminta masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan (prokes) meski telah selesai divaksinasi.

Pasalnya, selain vaksin, disiplin penerapan prokes merupakan salah satu cara ampuh untuk mencegah risiko penularan Covid-19.

Baca juga: UPDATE 19 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

Adapun prokes yang harus dipatuhi sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021 adalah 6M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, serta menghindari makan bersama.

Penting diketahui, memasuki minggu ke-12 saat ini, terjadi penurunan kasus Covid-19 hingga 98 persen.

Indonesia bahkan bisa dikatakan sebagai negara yang berhasil keluar dari pandemi pada Juli lalu dengan relatif cepat dan drastis.

“Dalam kurun waktu satu bulan, kasus bisa turun sebanyak 45 persen dari puncak kedua. Saat ini penurunan bahkan mencapai 98 persen,” papar Wiku.

Baca juga: Syarat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berubah, 54 Daerah Turun Status ke PPKM Level 2

Menurut dia, pemerintah menyadari bahwa lonjakan kasus di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh peningkatan kasus kolektif, tetapi juga dinamika nasional dan implementasi kebijakan dalam negeri, khususnya saat hari libur nasional.

Wiku menjelaskan, penanganan Covid-19 di Indonesia berbeda ketimbang negara-negara lain. Sebab, pola peningkatan kasusnya cenderung jauh berbeda.

“Pada puncak pertama, Indonesia sama seperti negara lain yang terjadi pada Desember 2020 yang merupakan dampak dari periode Natal dan Tahun Baru,” jelasnya.

Namun, ketika negara lain mengalami puncak kedua pada April 2021, Indonesia justru menunjukkan penurunan.

Baca juga: Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

“Di sisi lain, saat Indonesia mengalami puncak kedua pada Juli 2021, beberapa negara lain di dunia mengalami penurunan kasus,” imbuhnya.

Sekarang ini, perkembangan pandemi di dunia sedang mengalami penurunan dari puncak ketiga yang terjadi pada Agustus 2021. Sementara itu, Indonesia sedang mengalami penurunan dari puncak kasus kedua.

Beberapa negara tetangga, seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia, saat ini tengah menghadapi puncak kasus ketiga.

“Adanya puncak ketiga di berbagai negara menjadi peringatan bagi Indonesia untuk tidak lengah, terlepas dari tren penurunan kasus yang sedang berlangsung,” pesan Wiku.

Baca juga: Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com