Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Kompas.com - 19/10/2021, 13:12 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dengan laju vaksinasi yang mulai meningkat, cakupan vaksinasi Covid-19 sampai akhir tahun diperkirakan akan mencapai 300 juta suntikan.

Dia memprediksi, saat itu, sebanyak 168 juta masyarakat sudah disuntik dosis pertama dari target 208 juta atau sebanyak 80,5 peren.

"Yang kami perkirakan juga vaksinasi lengkap bisa menyentuh angka 122 juta orang atau sekitar 59 persen dari target populasi kita sebanyak 208 juta orang di atas 12 tahun," ujarnya.

Budi mengatakan itu dalam konferensi pers secara virtual terkait perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4, Senin (18/10/2021).

Lebih lanjut, Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo juga meminta vaksinasi Covid-19 dipercepat, terutama di ibu kota provinsi yang masih rendah cakupan vaksinasinya.

Baca juga: Luhut dan Menkes Jajaki Obat Molnupiravir di AS, Obat Apa Itu?

"Dan kota yang juga mau mengadakan acara-acara besar seperti yang di Mandalika agar bisa kami percepat vaksinasinya," jelasnya.

Adapun, salah satu indikator peningkatan laju vaksinasi Covid-19 di Indonesia dapat dilihat dari capaian vaksinasi 2 juta suntikan dalam sehari.

Budi mengatakan, capaian vaksinasi tersebut tidak hanya terjadi satu kali, melainkan 6 hari pada September dan Oktober. Dua juta suntikan itu terdata pada 22, 23, 29, dan 30 September.

"Di Oktober kita sudah menembus angka 2 juta, pada 13 dan 14 Oktober kemarin puncaknya di angka 2,2 juta suntikan per hari," katanya.

Budi menyebutkan, saat ini cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia mencapai 172 juta dosis yang terdiri dari 108 juta orang yang disuntik dosis pertama dan 63 juta orang yang disuntik dosis kedua.

Baca juga: Menkes Pastikan Jemaah RI Penerima Vaksin Sinovac Bisa Jalani Ibadah Umrah

Tidak boleh lengah

Meski kasus Covid-19 mulai menurun dan cakupan vaksinasi mulai meningkat, pemerintah masih memperpanjang PPKM, tak terkecuali di Jawa dan Bali.

Diumumkan pemerintah pada Senin (4/10/2021), satu kota di Jawa Timur, Blitar dikenai status PPKM Level 1. Blitar pun menjadi satu-satunya kota yang dikenai PPKM Level 1 di Jawa dan Bali.

Sementara itu, kini di Jawa dan Bali tidak ada lagi kabupaten atau kota yang dikenai status PPKM Level 4.

Data tersebut pun harus menjadi pengingat bagi seluruh pihak agar tidak lengah dan tetap mewaspadai penyebaran virus corona, teruma dengan disiplin protokol kesehatan (prokes).

Dalam hal ini, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 telah memperketat anjuran prokes untuk melindungi diri lebih maksimal, dari 3M menjadi 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas.

Baca juga: Luhut Sebut Kasus Aktif Covid-19 Bisa Tersisa 1.000 jika Kasus Positif Terus Turun

Tak hanya itu, Satgas Penanganan Covid-19 juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 16/2021 yang menyebutkan, setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan dan mematuhi prokes 6M.

Prokes 6M, di antaranya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari".

Penulis : Haryanti Puspa Sari | Editor : Krisiandi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com