Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/10/2021, 13:12 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dengan laju vaksinasi yang mulai meningkat, cakupan vaksinasi Covid-19 sampai akhir tahun diperkirakan akan mencapai 300 juta suntikan.

Dia memprediksi, saat itu, sebanyak 168 juta masyarakat sudah disuntik dosis pertama dari target 208 juta atau sebanyak 80,5 peren.

"Yang kami perkirakan juga vaksinasi lengkap bisa menyentuh angka 122 juta orang atau sekitar 59 persen dari target populasi kita sebanyak 208 juta orang di atas 12 tahun," ujarnya.

Budi mengatakan itu dalam konferensi pers secara virtual terkait perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4, Senin (18/10/2021).

Lebih lanjut, Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo juga meminta vaksinasi Covid-19 dipercepat, terutama di ibu kota provinsi yang masih rendah cakupan vaksinasinya.

Baca juga: Luhut dan Menkes Jajaki Obat Molnupiravir di AS, Obat Apa Itu?

"Dan kota yang juga mau mengadakan acara-acara besar seperti yang di Mandalika agar bisa kami percepat vaksinasinya," jelasnya.

Adapun, salah satu indikator peningkatan laju vaksinasi Covid-19 di Indonesia dapat dilihat dari capaian vaksinasi 2 juta suntikan dalam sehari.

Budi mengatakan, capaian vaksinasi tersebut tidak hanya terjadi satu kali, melainkan 6 hari pada September dan Oktober. Dua juta suntikan itu terdata pada 22, 23, 29, dan 30 September.

"Di Oktober kita sudah menembus angka 2 juta, pada 13 dan 14 Oktober kemarin puncaknya di angka 2,2 juta suntikan per hari," katanya.

Budi menyebutkan, saat ini cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia mencapai 172 juta dosis yang terdiri dari 108 juta orang yang disuntik dosis pertama dan 63 juta orang yang disuntik dosis kedua.

Baca juga: Menkes Pastikan Jemaah RI Penerima Vaksin Sinovac Bisa Jalani Ibadah Umrah

Tidak boleh lengah

Meski kasus Covid-19 mulai menurun dan cakupan vaksinasi mulai meningkat, pemerintah masih memperpanjang PPKM, tak terkecuali di Jawa dan Bali.

Diumumkan pemerintah pada Senin (4/10/2021), satu kota di Jawa Timur, Blitar dikenai status PPKM Level 1. Blitar pun menjadi satu-satunya kota yang dikenai PPKM Level 1 di Jawa dan Bali.

Sementara itu, kini di Jawa dan Bali tidak ada lagi kabupaten atau kota yang dikenai status PPKM Level 4.

Data tersebut pun harus menjadi pengingat bagi seluruh pihak agar tidak lengah dan tetap mewaspadai penyebaran virus corona, teruma dengan disiplin protokol kesehatan (prokes).

Dalam hal ini, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 telah memperketat anjuran prokes untuk melindungi diri lebih maksimal, dari 3M menjadi 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas.

Baca juga: Luhut Sebut Kasus Aktif Covid-19 Bisa Tersisa 1.000 jika Kasus Positif Terus Turun

Tak hanya itu, Satgas Penanganan Covid-19 juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 16/2021 yang menyebutkan, setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan dan mematuhi prokes 6M.

Prokes 6M, di antaranya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari".

Penulis : Haryanti Puspa Sari | Editor : Krisiandi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com