KILAS

Syarat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berubah, 54 Daerah Turun Status ke PPKM Level 2

Kompas.com - 19/10/2021, 13:53 WIB
Menkes sebut vaksinasi Covid-19 di Indonesia peringkat 5 dunia. ZUMAPRESS/EDY SUSANTO via DW INDONESIAMenkes sebut vaksinasi Covid-19 di Indonesia peringkat 5 dunia.

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan, 54 kabupaten atau kota dipastikan akan turun statusnya menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2.

Adapun sebanyak 9 kabupaten atau kota, kata Luhut, juga turun status menjadi PPKM level 1. Penurunan level PPKM tersebut terjadi mulai Selasa (19/10/2021)

Luhut mengatakan, penurunan level PPKM pada sejumlah daerah tersebut terjadi usai pemerintah mengubah cakupan Vaksinasi Covid-19 sebagai syarat untuk turun level PPKM bagi kabupaten atau kota di wilayah aglomerasi.

“Selama satu bulan terakhir, penurunan level (PPKM) untuk wilayah aglomerasi tertahan beberapa kabupaten atau kota yang belum mampu mencapai target vaksinasi,” katanya dalam konferensi pers secara daring pada Senin (18/10/2021).

Baca juga: Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Berkaca dari kondisi tersebut dan atas persetujuan dari Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), kata Luhut, syarat cakupan vaksinasi Covid-19 tingkat kabupaten atau kota di wilayah aglomerasi untuk turun level PPKM diubah berdasarkan pencapaian kabupaten atau kota tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“(Degan catatan) keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat World Health Organization (WHO) untuk turun level (PPKM),” papar Luhut.

Detail mengenai keputusan perubahan syarat capaian vaksinasi Covid-19 akan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang akan datang.

Pada kesempatan sama, Luhut memaparkan, pemerintah telah menetapkan perpanjangan PPKM mulai 19 Oktober sampai 1 November 2021.

Ia juga menyebutkan beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat pada PPKM periode ini.

Pertama, tempat permainan anak di mal atau pusat perbelanjaan boleh dibuka untuk kabupaten atau kota berstatus PPKM level 2.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Nasional
KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.