Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Usai pelantikan, Jokowi-Ma'ruf langsung menuju Istana. Tak ada acara arak-arakan dan pesta rakyat seperti lima tahun sebelumnya meski sejumlah relawan Jokowi memang memadati kawasan Monas, depan Istana.

Relawan dan pendukung sebenarnya sudah menyiapkan karnaval budaya untuk merayakan pelantikan Jokowi-Ma'ruf saat itu. Namun acara itu dibatalkan atas permintaan Jokowi sendiri. 

Jokowi menyebut dirinya sengaja meminta tak ada arak-arakan agar ia dan Ma'ruf langsung fokus bekerja.

"Ya karena ini sudah yang kedua. Yang paling penting saya kira setelah pelantikan yang paling penting kita kerja bersama. Kerja bersama-sama membawa negara ini pada sebuah Indonesia maju," kata dia.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Jokowi ingin acara pelantikannya berlangsung khidmat dan tidak digelar secara berlebihan. Moeldoko membantah permintaan Jokowi untuk membatalkan karnaval tersebut karena masalah keamanan. 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ketika itu menilai bahwa perbedaan suasana pelantikan Jokowi antara 2014 dan 2019 tidaklah mengagetkan.

Sebab, menurutnya, pada 2014, rakyat menyambut Jokowi sebagai pemimpin baru yang belum mempunyai dosa.

Namun pada akhir masa jabatan Jokowi di periode pertama, justru lahir berbagai kebijakan yang dipandang negatif masyarakat, salah satunya adalah revisi UU KPK.

Lebih parahnya, masyarakat yang memprotes atas revisi UU KPK tersebut melalui aksi unjuk rasa bertajuk #ReformasiDikorupsi justru mendapat perlakuan represif dari aparat.

Baca juga: Menilik Kembali Aksi #ReformasiDikorupsi Dua Tahun Lalu...

Awalnya aksi #ReformasiDikorupsi hanya di Jakarta, kemudian berkembang menjadi aksi nasional.

Serangkaian aksi yang terjadi mulai dari 23-30 September 2019 berlangsung di berbagai kota besar di Indonesia seperti Malang, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Palembang, Medan, Semarang, Bandung, Denpasar, Kendari, Tarakan, Samarinda, Banda Aceh, dan Palu.

Rangkaian aksi itu pun diwarnai kericuhan antara aparat dan peserta aksi. Sejumlah video yang beredar di media sosial, tampak jelas polisi melayangkan pukulan, tendangan dan benda tumpul ke arah demonstran yang sudah tidak berdaya.

"Polisi, bagaimanapun bekerja untuk pemerintah, sehingga sikap represif ini menunjukkan kalau pemerintah tidak punya komitmen tegas membela kebebasan berpendapat," ujar Usman.