Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dukung Nelayan Tradisional, Kementerian KP Janji Bangun Dermaga di Pantai Sine

Kompas.com - 19/10/2021, 15:28 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengaku telah berbicara dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap Kementerian KP untuk membuat dermaga di Pantai Sine, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (Jatim).

“Saya sudah mintakan Pak Dirjen untuk membuat dermaga dengan fasilitas cold storage, pabrik es, dan pengisian bahan bakar untuk kepentingan para nelayan tradisional,” kata Trenggono, dikutip dari keterangan pers tertulisnya, Selasa (19/10/2021).

Menurutnya, para nelayan di Pantai Sine kesulitan mendaratkan kapal-kapal mereka karena tidak adanya dermaga.

“Ini kan fasilitas dermaganya tidak ada. Nelayan habis melaut dapat ikan tidak bisa mendarat. Kemudian fasilitas lain juga tidak ada, itu yang akan kami penuhi,” terangnya.

Baca juga: Serap Aspirasi Nelayan, Kementerian KP Tinjau Ulang Penetapan HPI dan Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Hal tersebut disampaikan Trenggono saat berkunjung langsung ke Pantai Sine, Senin (18/10/2021). Ia didampingi oleh Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KP Muhammad Zaini dan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo.

Dalam kesempatan itu, Trenggono juga menyalurkan bantuan 1.000 paket perbekalan melaut kepada perwakilan nelayan dan bantuan paket unit pengolahan ikan (UPI) bernilai zero waste  Rp 2,6 miliar untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Temanggung.

Ia tidak lupa memaparkan rencana implementasi kebijakan penangkapan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), termasuk di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa.

Kebijakan itu, sebut dia, bertujuan untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi di daerah peningkatan penerimaan negara bukan pajak, menyerap lebih banyak tenaga kerja di bidang perikanan, serta menekan terjadinya praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.

Baca juga: Jaga SDI di Danau Toba, Kementerian KP Lakukan Restocking Ikan

Melalui kebijakan itu pula, Trenggono ingin pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia dilakukan secara terukur untuk menjamin keberlangsungan ekosistem laut dan usaha perikanan itu sendiri.

“Nantinya dengan kebijakan ini, nelayan tradisional tidak akan mendapatkan pungutan apapun, karena ada pendapatan dari industri perikanan dalam skala besar. Kebijakan ini untuk mendorong nelayan kecil sejahtera,” ucap Trenggono.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono saat berkunjung ke Pantai Sine, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (Jatim), Senin (18/10/2021).DOK. Humas Kementerian KP Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono saat berkunjung ke Pantai Sine, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (Jatim), Senin (18/10/2021).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anggia Ermarini menuturkan, dermaga merupakan kebutuhan mendesak bagi para nelayan.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pembangunan dermaga untuk mendongkrak kualitas mutu ikan serta pertumbuhan ekonomi nelayan di wilayah tersebut.

Baca juga: Sukseskan Perikanan Budidaya, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembesaran Nila Sistem Bioflok

“Memang yang dibutuhkan saat ini ya dermaga karena kebutuhan mendesak. Itu kapal-kapal di laut sana tidak bisa merapat (ke pantai). Kalau tidak ke popoh dulu, ya, mereka berganti ke sampan kecil. Butuh waktu dan perjalanan panjang untuk menjual hasil tangkapan,” tutur Anggia yang ikut serta dalam kunjungan ke Pantai Sine, Senin.

Penting diketahui, sebelumnya, Kementerian KP memastikan akan mengkaji pembangunan dermaga perikanan di Pantai Sine untuk mendorong produktivitas nelayan tradisional di wilayah tersebut.

Pembangunan dermaga tersebut sekaligus menjadi sarana untuk mendukung penerapan kebijakan penangkapan terukur yang rencananya berlaku pada awal 2022.

Halaman:


Terkini Lainnya

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com