Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanah Milik Eks Jaksa Agung Baharuddin Lopa Diduga Diserobot Mafia Tanah, Menteri ATR: Kita Sedang Teliti

Kompas.com - 18/10/2021, 18:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya akan menelusuri dengan serius terkait persoalan tanah milik mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa yang diduga diserobot mafia tanah di Pontianak, Kalimantan Barat.

Sofyan mengaku telah berkomunikasi dan mendapat kronologi langsung mengenai kasus tersebut dari anak tokoh anti-korupsi itu, Maysita.

"Kita sedang teliti, itu tanah dimiliki oleh Pak Lopa sejak pertengahan tahun 1970. Mungkin beliau beli pada waktu beliau bertugas sebagai Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi) di sana tahun 1975 atau 1976," kata Sofyan dalam konferensi pers virtual, Senin (18/10/2021).

Lanjut Sofyan, berdasarkan komunikasi dengan Maysita, pihak keluarga baru mengetahui adanya tanah itu pada 2012.

Kemudian, pihak keluarga langsung mencari tahu keberadaan tanah yang disebut ada di Jalan Perdana, Kota Pontianak.

Baca juga: Kisah Anak Baharuddin Lopa Mengadu Jadi Korban Mafia Tanah hingga Direspons Menteri ATR

"Baru mereka mencari data dan informasi keberadaan tanah itu. Jadi ada periode yang sama sekali tidak menjadi perhatian, atau tidak dalam perhatian ahli waris," jelasnya.

Lebih lanjut, setelah berkomunikasi dan mengetahui kronologi itu, Sofyan memerintahkan jajarannya untuk meneliti keberadaan tanah milik Baharuddin Lopa.

Penelusuran itu, kata dia, untuk mengetahui apakah tanah itu telah bersertifikat atau belum.

Hal itu, menurutnya, perlu dilakukan karena hingga kini, ATR/BPN juga belum bisa menetapkan bahwa tanah itu betul milik Baharuddin Lopa.

"Justru itu, saat ini kami belum bisa menjawab secara tuntas. Kita akan teliti secara sangat serius, kalau tanah itu memang tanah beliau dan kemudian ada sertifikat dan tidak ada yang klaim atau membawa ke pengadilan, itu akan kita uraikan," imbuh Sofyan.

Diketahui, kasus pertanahan yang diduga melibatkan mafia tanah kembali mengemuka ke publik.

Salah satu kasus terbaru yaitu ketika tanah milik Mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa di Pontianak diduga digerogoti mafia tanah.

Baca juga: Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Anak Baharuddin Lopa, Maysita mengadu kepada Kementerian ATR/BPN untuk menuntaskan persoalan ini.

Pengaduan itu ia tumpahkan melalui akun Twitter miliknya.

Persoalan itu pun direspons cepat oleh Sofyan Djalil yang menghubungi Maysita melalui WhatsApp.

Kepada Kompas.com, Jumat (15/10/2021), Maysita bercerita bahwa Sofyan Djalil berupaya menuntaskan kasus itu dengan cepat dan mengembalikan tanah milik Baharuddin Lopa yang digarong mafia tanah.

"Syukurlah, saya langsung di-WhatsApp Pak Menteri. Syukurlah mudah-mudahan ini responsnya respons nyata, bukan karena heboh di media sosial lalu baru direspons," ujar Maysita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com