Buntut Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Didesak Mundur

Kompas.com - 18/10/2021, 15:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat olahraga Akmal Marhali mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dan pengurus Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) mengundurkan diri.

Desakan ini merupakan buntut larangan bendera Merah Putih berkibar di Piala Thomas 2020 karena sanksi yang dijatuhkan World Anti-Doping Agency (WADA) kepada LADI.

"Jadi, sebagai tanggung jawab moral harusnya Menpora dan pengurus LADI mundur dari jabatannya karena sudah lalai dalam menjalankan tugas," tegas Akmal kepada Kompas.com, Senin (18/10/2021).

Baca juga: Bendera Merah Putih Tak Berkibar di Podium Juara Piala Thomas 2020, Menpora Minta Maaf

Akmal menyatakan bahwa penyebab utama sanksi yang dikeluarkan WADA karena Indonesia tak mampu memenuhi target sampling test berkaitan dengan doping.

Menurutnya, tak terpenuhinya target tersebut karena adanya pandemi Covid-19 dan banyak kejuaraan tertunda.

Sedangkan, event besar yang baru bisa digelar adalah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 Papua, sifatnya masif.

Akan tetapi, kata dia, kalau pun terdapat perubahan sebuah kejuaraan, seharusnya segera direvisi dan dilaporkan kepada WADA.

Kejadian ini, Akmal menyatakan, ini tak lepas dari faktor kelalaian Menpora dan pengurus LADI.

"Kelalaian mereka telah mengorbankan bukan hanya olahraga Indonesia, tapi juga harga diri bangsa dan negara," terang dia.

"Buat Indonesia, kejadian ini adalah yang kedua kalinya. Yang pertama November 2016, LADI di banned WADA, hukuman dua bulan," imbuh dia.

Diketahui, bendera Merah Putih dilarang berkibar ketika tim beregu putra Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020. Hal ini karena buntut sanksi yang dikeluarkan WADA kepada LADI.

Sanksi dari WADA juga membuat Indonesia dilarang menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga regional, kontinental, atau internasional.

Baca juga: Bendera Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Dinilai Lalai

Larangan tersebut akan berlangsung selama satu tahun dan akan dicabut sampai Indonesia dalam hal ini LADI menyelesaikan kewajibannya kepada WADA.

Demi mempercepat pencabutan sanksi WADA, Menpora memutuskan membentuk tim khusus yang akan dipimpin ole Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari.

Tim khusus itu beranggotakan Sekjen NOC, perwakilan pemerintah dan LADI, serta organisasi-organisasi olahraga yang dalam waktu dekat akan mengikuti kejuaraan internasional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

71.000 Babinsa Dilibatkan untuk Turunkan Stunting

71.000 Babinsa Dilibatkan untuk Turunkan Stunting

Nasional
Anggota Baleg DPR Minta Judul RUU Minuman Beralkohol Direvisi Sesuai Aspirasi Masyarakat

Anggota Baleg DPR Minta Judul RUU Minuman Beralkohol Direvisi Sesuai Aspirasi Masyarakat

Nasional
Kementerian ESDM dan Tim Riset ITB Luncurkan Peta Jalan Strategis Percepatan Implementasi Bioetanol

Kementerian ESDM dan Tim Riset ITB Luncurkan Peta Jalan Strategis Percepatan Implementasi Bioetanol

Nasional
Bom Astanaanyar, Standar Baku Pengawasan Eks Napi Teroris Disorot

Bom Astanaanyar, Standar Baku Pengawasan Eks Napi Teroris Disorot

Nasional
Partai Masyumi Gugat Peraturan KPU ke MA, Anggap Sipol Langgar UU Pemilu

Partai Masyumi Gugat Peraturan KPU ke MA, Anggap Sipol Langgar UU Pemilu

Nasional
Gerindra Dinilai 'Turun Kelas' jika Terima Ajakan PKS Gabung Koalisi Perubahan

Gerindra Dinilai "Turun Kelas" jika Terima Ajakan PKS Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Setelah Dengar Putri Diperkosa Yosua, Ferdy Sambo: Saya Emosi Sekali

Setelah Dengar Putri Diperkosa Yosua, Ferdy Sambo: Saya Emosi Sekali

Nasional
BNPT Akan Dalami Tulisan di Sepeda Motor Pelaku Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar

BNPT Akan Dalami Tulisan di Sepeda Motor Pelaku Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar

Nasional
Dalam Persidangan, Sambo Sebut Perintahkan Bharada E 'Hajar' Yosua, Bukan Tembak

Dalam Persidangan, Sambo Sebut Perintahkan Bharada E 'Hajar' Yosua, Bukan Tembak

Nasional
Yasonna Minta Masyarakat Tak Ragukan Profesionalisme Hakim MK jika KUHP Digugat

Yasonna Minta Masyarakat Tak Ragukan Profesionalisme Hakim MK jika KUHP Digugat

Nasional
Komisi III DPR Dukung Penuh RUU KUHP, asalkan...

Komisi III DPR Dukung Penuh RUU KUHP, asalkan...

Nasional
Penelantaran Orang Masuk KUHP, Terancam Penjara hingga 7 Tahun

Penelantaran Orang Masuk KUHP, Terancam Penjara hingga 7 Tahun

Nasional
Pelaku Bom Bunuh Diri Agus Sujatno Baru Setahun Bebas dari Penjara

Pelaku Bom Bunuh Diri Agus Sujatno Baru Setahun Bebas dari Penjara

Nasional
Sebar Foto Bom Astanaanyar Bisa Kena UU ITE, Terancam Penjara 4 Tahun

Sebar Foto Bom Astanaanyar Bisa Kena UU ITE, Terancam Penjara 4 Tahun

Nasional
Sambo Ngaku Sempat Tawarkan Pengaman ke Putri Saat Dilecehkan Yosua di Magelang

Sambo Ngaku Sempat Tawarkan Pengaman ke Putri Saat Dilecehkan Yosua di Magelang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.