Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Kompas.com - 18/10/2021, 12:07 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Turki, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pihaknya masih menunggu usulan nama resmi dari Pemerintah Turki untuk dipakai sebagai nama jalan di Jakarta, Indonesia.

Ia menyampaikan hal ini untuk menanggapi isu nama presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Ataturk, menjadi nama jalan di Jakarta, Indonesia.

"Sampai sekarang belum ada pengusulan resmi nama jalan di Jakarta," kata Lalu M Iqbal kepada Kompas.com, Senin (18/10/2021).

Baca juga: Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Iqbal menjelaskan, nantinya usulan nama akan disampaikan oleh Pemerintah Turki.

Ia menambahkan, Indonesia, baik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta, tidak ikut dalam menentukan nama tersebut.

"Seperti halnya pihak Turki menyerahkan penamaan jalan di Ankara kepada pihak Indonesia, penamaan jalan di Jakarta juga kita serahkan kepada pihak Turki," ucapnya.

Menurut Lalu M Iqbal, pemberian nama jalan dari Turki tersebut merupakan simbol kedekatan kedua negara.

Pemerintah Turki sudah lebih dulu menjadikan nama Presiden Ke-1 RI, Soekarno sebagai nama jalan di depan kantor KBRI Ankara untuk menggantikan nama Jalan Belanda.

Baca juga: Menlu RI Ungkap Nama Jalan di Depan KBRI Ankara Turki Pakai Kata Soekarno

Maka itu, Indonesia juga akan memberikan nama jalan dengan nama apa pun dari usulan Turki sebagai wujud tata krama diplomatik antara kedua negara.

"Sesuai tata krama diplomatik dan kesepakatan kedua pihak, Indonesia akan memberikan nama jalan di Jakarta dengan nama apa pun yang dianggap Turki sebagai Bapak Bangsa dan diusulkan oleh Pemerintah Turki," kata dia.

Adapun, rencana pemerintah untuk mengganti sebuah nama jalan di Jakarta menjadi dengan nama Mustafa Kemal Ataturk, mendapat kecaman dari sejumlah pihak.

Baca juga: Pemerintah Turki Umumkan Akan Ada Kebijakan Pemberian Bebas Visa bagi WNI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebutkan, Mustafa Kemal Ataturk adalah tokoh yang dianggap kontroversial, terutama di dunia Islam. Ia juga menyebut Ataturk sebagai diktator.

"Sangat diktator. Dia juga membuat kebijakan mengubah Masjid Hagia Sofia menjadi museum, mengganti azan berbahasa Arab dengan bahasa lokal, melarang pemakaian jilbab di sekolah dan kantor-kantor pemerintahan," ujarnya Minggu (17/10/2021), dilansir TribunJakarta.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com