Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Turki Umumkan Akan Ada Kebijakan Pemberian Bebas Visa bagi WNI

Kompas.com - 13/10/2021, 10:39 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comPemerintah Turki menyampaikan akan memberikan kebijakan bebas visa bagi warga negara Indonesia (WNI) yang ingin masuk ke wilayah Turki.

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki, Mevlut Cavusoglu, kepada Menlu RI Retno Marsudi dalam pertemuan bilateral yang diadakan di Ankara Turki pada 11-12 Oktober 2021.

“Menteri Luar Negeri Turki juga menyampaikan kebijakan baru untuk pemberian bebas visa bagi warga negara Indonesia ke Turki,” kata Retno dalam konferensi pers virtual, Selasa (13/10/2021).

Baca juga: Menlu RI Ungkap Nama Jalan di Depan KBRI Ankara Turki Pakai Kata Soekarno

Retno menjelasakan, kebijakan bebas visa tersebut akan diberlakukan dalam waktu dekat.

Namun, informasi detail terkait kebijakan itu akan diumumkan setelah ada keputusan lebih lanjut.

“Jika sudah ada keputusan kapan akan mulai diberlakukan, kami akan sampaikan kepada publik,” kata Retno.

Pertemuan bilateral tersebut juga membahas banyak isu baik di bidang kesehatan, pertahanan, ekonomi, serta isu internasional terkini.

Dalam unjungan bilateral ke Ankara, Turki, ini, Retno juga didampingi tim dari Kementerian Kesehatan, Pertamina, dan PT Waskita Karya.

“Dan secara terpisah baik Kementerian Kesehatan, Pertamina, dan Waskita melakukan pertemuan secara terpisah dengan masing-masing mitra,” ucap dia.

Baca juga: Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Turki, Menlu: Termasuk Pesawat dan Tank Skala Kecil

Menurut Retno, pertemuan bilateral kali ini menghasilkan beberapa kerja sama baru antara kedua negara, yakni deklarasi bersama Indonesia dan Turki mengenai Mutual Recognition on Vaccine Certificates dan Travel Corridor Arrangement.

Kedua, penandatanganan MoU antara Pertamina dan perusahaan farmasi Turki, yakni Abdi Ibrahim tentang produksi parasetamol.

Kemudian, penandatanganan letter of intent kerja sama pembangunan antara Kemenlu RI dan Badan Koordinasi dan Kerja Sama Turki (TIKA).

Terakhir, penandatanganan antara PT Waskita Karya dan Nurol Company mengenai kerja sama konstruksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com