Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/10/2021, 18:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP bidang kehormatan PDI Perjuangan (PDI-P) Komaruddin Watubun mengatakan, pihaknya telah memanggil Albertus Sumbogo, pengurus partai di Jawa Tengah yang mendeklarasikan kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo.

Namun, selain pemanggilan terhadap Sumbogo, PDI-P juga meminta keterangan sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDI-P.

"Kita panggil untuk klarifikasi yang bersangkutan. Namun, kita tadi panggil juga beberapa anggota DPR RI yang kurang aktif rapat karena alasan pandemi," kata Komaruddin dalam keterangannya, Jumat (15/10/2021).

Menurut dia, pemanggilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari mekanisme internal PDI-P.

Berkaitan dengan pemanggilan Sumbogo, Komaruddin menyinggung hasil Kongres PDI-P yang mengamanatkan soal calon presiden dan calon wakil presiden diputuskan sepenuhnya oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Sehingga, siapapun kader partai sejak awal sudah diinstruksikan untuk tak terlibat dalam deklarasi-deklarasi kelompok relawan capres-cawapres. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh kader partai," tegasnya.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Ada Pihak yang Tak Mau Kaderisasi, Ambil Jalan Pintas

Ia menambahkan, DPP PDI-P dalam rangka menegakkan disiplin partai akan memanggil anggota dan kader yang melakukan deklarasi capres dan cawapres sebelum pengumuman resmi.

Adapun pengumuman resmi tersebut setelah mendapat keputusan dari Megawati Soekarnoputri.

Lebih lanjut, Komaruddin mengatakan bahwa semua kader dan pengurus partai terikat mutlak dengan keputusan kongres yang menyerahkan mandat penentuan capres-cawapres kepada ketua umum.

"Sehingga, DPP PDI-P sudah berkali-kali meminta kader, termasuk kepada publik, untuk bersabar menunggu keputusan akhir," ujarnya.

Menurut dia, hal ini karena keputusan mengenai capres-cawapres memerlukan proses kontemplasi internal partai.

Ia menegaskan, jika ada kader yang tak melaksanakan aturan terkait capres-cawapres, maka akan didisiplinkan.

Komaruddin kemudian menyinggung soal demokrasi harus dengan ketaatan terhadap konstitusi, pranata demokrasi dan kultur demokrasi yang dibangun.

Baca juga: Soal Pencapresan, Sekjen PDI-P: Perlu Pertimbangan Matang, Bukan Asal Deklarasi

"Partai sungguh-sungguh menyiapkan calon pemimpin dan segala sesuatunya dilakukan dengan kalkulasi yang matang. Bagi anggota Partai yang tidak sabar dan bertindak di luar koridor mekanisme yang ada, tentu saja disiplin akan ditegakkan,” tambahnya.

Namun, tambah dia, disiplin juga diterapkan bagi kader yang melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan berbagai pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com