Pemerintah Diminta Respons Tagar #PercumaLaporPolisi, Antisipasi Erosi Kepercayaan Publik

Kompas.com - 15/10/2021, 16:41 WIB
Ilustrasi Polisi KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi Polisi

JAKARTA, KOMPAS.comPresiden Joko Widodo beserta jajarannya diminta untuk memberikan respons baik atas beredarnya tagar #Percumalaporpolisi di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut pakar sosiologi dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura Sulfikar Amir, jika tagar tersebut tidak direspons maka akan memperparah erosi kepercayaan publik terhadap instansi Polri.

“Kalau misalnya percuma lapor polisi ini tidak direspons secara baik, secara bijak oleh pemerintah, bukan hanya aparat kepolisian, tetapi pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi, kemudian DPR dan kementerian-kementerian terkait,” kata Sulfikar saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/10/2021).

Baca juga: Tagar #PercumaLaporPolisi Disebut Ekspresi Kekecewan Warga pada Polri

“Maka, erosi legitimasi dan kepercayaan publik ini akan terus semakin parah, dan akhirnya mungkin akan sampai satu titik di mana orang tidak mau lagi berurusan dengan polisi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, jika masyarakat sudah benar-benar tidak percaya terhadap polisi, institusi Polri tidak akan memiliki legitimasi dan fungsi dalam kehidupan bernegara.

Nantinya, kondisi tersebut juga dapat membuat fungsi kepolisian beralih ke lembaga nonpemerintah yang menangani kasus terkait hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Orang-orang akan minta tolong ke institusi-institusi non-negara,” ucap dia.

Ia pun mencontohkan, dampak dari ketidakpercayaan publik terhadap aparat hukum juga telah terjadi di berbagai negara Amerika Latin, seperti Meksiko, Kolombia, dan Brasil.

Menurut Sulfikar, masyarakat di negara tersebut sudah lebih percaya kepada organisasi-organisasi non-negara dibandingkan aparat penegak hukum karena bisa memberikan perlindungan langsung ke warga.

“Bahkan misalnya di Meksiko ketika polisinya sudah sangat korup. Ya sudah mereka bikin kelompok-kelompok vigilante (orang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri),” ucap dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Maju Capres 2024, Gerindra: Harapan Masyarakat Begitu Besar

Prabowo Maju Capres 2024, Gerindra: Harapan Masyarakat Begitu Besar

Nasional
Sering Sulit Akses Siaran TV Analog, Masyarakat Kalteng Sambut Baik Peralihan ke Digital

Sering Sulit Akses Siaran TV Analog, Masyarakat Kalteng Sambut Baik Peralihan ke Digital

Nasional
Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Nasional
Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Nasional
Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Nasional
Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.