Kuasa Hukum Demokrat Nilai Judicial Review AD/ART ke MA Bukan Terobosan Hukum

Kompas.com - 11/10/2021, 16:23 WIB
Mantan Ketua Mahkmah Konstitusi Hamdan Zoelva KOMPAS.com/Sabrina AsrilMantan Ketua Mahkmah Konstitusi Hamdan Zoelva

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva menyatakan, judicial review (JR) atas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA) bukan terobosan hukum.

Menurut Hamdan, JR tersebut justru merupakan usaha untuk menyimpangi aturan yang ada bahwa keberatan atas AD/ART semestinya diselesaikan di mahkamah partai, bukan ke MA.

"Saya perlu menegaskan bahwa hak uji materil yang dilakukan oleh para pemohon ke Mahkamah Agung bukan terobosan hukum, tetapi usaha mendorong untuk menyimpangi hukum yang ada," kata Hamdan, dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (11/10/2021).

Baca juga: Tunjuk Hamdan Zoelva sebagai Kuasa Hukum, Demokrat: Tak Khusus untuk Hadapi Yusril

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Partai Politik, keberatan atas keputusan partai, termasuk AD/ART, mestinya ditangani oleh internal partai.

Apabila tidak puas, anggota partai dapat membawanya ke pengadilan negeri lalu mengajukan kasasi ke MA jika masih tidak puas dengan putusan pengadilan negeri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Di Pasal 32 dan 33 itu di Undang-Undang Parpol telah menyediakan jalur hukum kepada anggota partai yang keberatan atas AD/ART partai, yaitu penyelesaian di internal Mahkamah Partai, pokoknya internal partailah apapun namanya," ujar Hamdan.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menilai, JR atas AD/ART Partai Demokrat ke MA merupakan sesuatu yang tidak lazim.

Sebab, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, hanya peraturan perundang-undangan yang dapat diuji materil di MA.

"Permohonan tersebut tidak lazim karena menjadikan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan," kata Hamdan.

Baca juga: Judicial Review AD/ART Demokrat, MA Masih Proses Penunjukan Majelis Hakim Agung

Ia menjelaskan, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Nasional
Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Nasional
Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Nasional
Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Nasional
Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Nasional
Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Nasional
KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

Nasional
Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

Nasional
TNI AD: Hillary Lasut Kirim Surat Pembatalan Permintaan Ajudan ke KSAD

TNI AD: Hillary Lasut Kirim Surat Pembatalan Permintaan Ajudan ke KSAD

Nasional
Menko PMK Tegaskan Keselamatan Korban Erupsi Semeru Jadi Prioritas

Menko PMK Tegaskan Keselamatan Korban Erupsi Semeru Jadi Prioritas

Nasional
Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Nasional
Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Nasional
Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Nasional
Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Nasional
UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.