Kompas.com - 13/10/2021, 17:35 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat kooordinasi penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku, Rabu (13/10/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat kooordinasi penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku, Rabu (13/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia berkurang 20 persen pada tahun ini. 

Rendahnya target yang hendak dicapai itu, kata Wapres, lantaran terbatasnya sisa waktu yang dimiliki pemerintah yaitu sampai akhir tahun.

"Untuk tahun 2021, karena memang waktunya tinggal sedikit, itu bisa sekitar 20 persen lah (kemiskinan ekstrem tertangani), sekitar 2 jutaan," kata Ma'ruf dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku, Rabu (13/10/2021), dikutip dari siaran pers.

Adapun target 20 persen itu hendak dicapai di 35 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi. Ketujuh provinsi itu yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di Maluku, terdapat 5 kabupaten prioritas untuk penanganan kemiskinan ekstrem pada 2021, yaitu Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Seram Bagian Timur.

Baca juga: Wapres Kunjungi Maluku, Bahas 5 Kabupaten Sasaran Penanganan Kemiskinan Ekstrem

"Kita harapkan yang lima ini terselesaikan di 2021 sehingga 2022, 2023 ada lagi kabupaten baru yang (ditangani)," kata dia.

Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen.

Pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut, kata dia, dilakukan dengan menyesuaikan program yang sudah ada.

Selain itu, kata dia, daftar program kegiatan dan pemberdayaan, serta anggaran lintas kementerian untuk penanganannya juga sudah dikoordinasi dengan pemerintah daerah.

"Penanggulangan ini anggarannya terdiri dari anggaran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Di samping juga ada dari pihak swasta sehingga anggarannya cukup besar," ujar Ma'ruf.

Dengan demikian, kata dia, saat ini yang menjadi persoalan bukan pada soal anggaran, tetapi adalah ketepatan sasaran program-programnya.

Baca juga: Banyumas Masuk Daerah dengan Kemiskinan Ekstrem, Ini Kata Bupati

Terlebih untuk program 2021 ini terdapat tambahan berupa pemberian bantuan tunai bagi rumah tangga miskin ekstrem di setiap 5 kabupaten prioritas dengan menggunakan program yang ada yaitu program sembako dan bantuan langsung tunai (BLT).

"Tambahan uang tunai ini diberikan selama tiga bulan. Jadi ini merupakan tambahan dan penggunaannya tentu sesuai yang disiapkan Gubernur," ucap dia.

Bantuan tersebut juga merupakan bentuk percepatan dalam penanganan kemiskinan ekstrem selama tahun 2021 ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.