Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Yakin Jateng Siap Penuhi Target Pengurangan Kemiskinan Ekstrem

Kompas.com - 07/10/2021, 12:06 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin yakin Provinsi Jawa Tengah siap memenuhi target pengurangan kemiskinan ekstrem.

Menurut Ma'ruf, Jateng telah menjalankan beberapa program seperti stimulan jamban (perbaikan sanitasi), jaminan kesehatan non-kuota, kartu tani/nelayan, dan dukungan start up.

Kemudian, pendampingan desa baik yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun menggandeng perguruan tinggi.

"Saya yakin Provinsi Jawa Tengah siap untuk memenuhi target pengurangan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024," ujar Ma'ruf saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Kamis (7/10/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Jokowi Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Bisa Tuntas pada 2024

Namun, Ma'ruf tak menyebutkan besaran target penurunan yang telah ditetapkan.

Jika mengacu laman Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng, pemprov menargetkan penurunan rata-rata 1 persen per tahun.

Rata-rata tersebut dihitung dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Target angka kemiskinan di Jateng pada 2023 sebesar 7,48 persen.

Adapun tingkat kemiskinan Jawa Tengah pada 2018 tercatat 11,19 persen dari total jumlah penduduk.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf melakukan rapat bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan lima bupati.

Lima kabupaten yang jadi prioritas penanggulangan kemiskinan yakni Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang dan Brebes.

Jateng menjadi satu dari lima provinsi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2021. Daerah lainnya yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, dan Papua Barat.

"Kami mengapresiasi inisiatif dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang telah dilakukan selama ini," kata dia.

Pemilihan lima kabupaten prioritas di Jawa Tengah dan 35 kabupaten secara nasional tidak hanya didasarkan pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem, tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem.

Sebab, jika hanya menggunakan persentase tingkat kemiskinan ekstrem, maka prioritas wilayah akan jatuh di sebagian besar wilayah timur Indonesia.

Sedangkan, apabila hanya menggunakan kriteria jumah penduduk miskin ekstrem maka prioritas wilayah umumnya berada di wilayah barat Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com