Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pihak Moeldoko Belum Pikirkan Upaya Damai dengan ICW

Kompas.com - 12/10/2021, 20:02 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko belum memikirkan upaya damai dalam proses penyelesaian perkara dengan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Hal itu disampaikan kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan pasca menemani mantan Panglima TNI itu menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi pelapor di Bareskrim Polri, Selasa (12/10/2021).

“Kita kan melapor, karena kita yang melapor tentunya kita tidak ada pemikiran seperti itu,” tutur Otto pada awak media.

Baca juga: Jalani Pemeriksaan Perdana, Moeldoko Merasa Jadi Warga Negara yang Baik

Otto menerangkan langkah itu belum dipikirkan, pasalnya saat ini pihak kepolisian juga belum melakukan pemeriksaan pada dua peneliti ICW yang dilaporkan Moeldoko, yaitu Egi Primayogha dan Miftachul Choir.

“Karena menurut polisi mereka belum dipanggil juga kan terlapornya. Kita lihat saja nanti bagaimana selanjutnya,” ucapnya.

Otto menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima permintaan maaf dari ICW terkait dengan tudingannya bahwa Moeldoko yang merupakan ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) terlibat ekspor beras dengan PT Noorpay Perkasa.

Diketahui ICW telah menyampaikan bahwa dugaan ekspor beras itu merupakan kesalahan informasi.

ICW mengklarifikasi bahwa fakta yang benar adalah kerja sama antara HKTI dan PT Noorpay Perkasa dilakukan untik mengirim beberapa kader HKTI mendapatkan pembelajaran soal pertanian di Thailand.

“Ngaku salah dia (ICW) kan tidak jelas, hanya (melalui) wawancara-wawancara. Ya kita ingin bahwa kalau betul dia mengakui salah buatlah pernyataan minta maaf,” jelasnya.

Otto merasa bahwa ICW tidak serius mengakui kesalahannya. Ia merasa pihak Moeldoko dipermainkan.

“Jadi jangan seakan itu hanyalah slip of tongue, satu lagi dia bilang miss informasi, ini kan seperti main-main, yang mana sebenarnya?,” jelas Otto.

“Ini kan berganti-ganti ngomongnya, berbeda-beda, jadi rasanya kita dipermainkan. Jadi tidak seriuslah, inikan urusan serius,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya Moeldoko mendapatkan 20 pertanyaan dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri, Selasa sore.

Pemeriksaan itu dilakukan Bareskrim Polri menyusul laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan Moeldoko bersama tim kuasa hukumnya pada dua peneliti ICW 10 September 2021.

Moeldoko membawa perkara ini ke ranah hukum karena ICW tidak menyampaikan permintaan maaf dan mencabut pernyataannya pasca tiga somasi yang diajukan kuasa hukum Moeldoko.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com