Parpol Baru Dinilai Mesti Penuhi 3 Syarat Ini untuk Bisa Tembus Parliamentary Threshold

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, diperlukan sejumlah syarat bagi partai politik baru jika ingin memenangkan hati masyarakat sehingga mampu lolos dalam parliamentary threshold (PT).

Ada tiga syarat menurut Hendri yang perlu dimiliki oleh partai politik baru, di antaranya ketokohan, logistik finansial, dan kuatnya gerakan akar rumput.

"Pertama, soal seberapa kuat dari sisi ketokohan. Itu adalah pertanyaan teknis yang harus dijawab semua partai politik yang ada yang sedang berjuang," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Minggu (10/10/2021).

Baca juga: PSI Sebut Rencana Kenaikan Parliamentary Threshold Bunuh Demokrasi

Hendri menyarankan agar partai politik baru segera memiliki tokoh sentral yang sudah dikenal publik secara luas.

Jika berkaca dari partai politik baru seperti Partai Ummat, Partai Buruh, Partai Gelora, dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), belum seluruhnya memiliki tokoh sentral.

"Hanya Partai Ummat yang punya tokoh sentral yaitu Amien Rais. Dia seorang tokoh besar," ujar Hendri.

Kendati demikian, Partai Ummat saat ini tengah disorot publik lantaran sejumlah kader dan pengurus menyatakan mengundurkan diri.

Hal tersebut, menurut Hendri seharusnya tak menjadi persoalan dan hal yang normal dalam sebuah partai baru.

"Itu normal dan baik-baik saja, bagus mundurnya pada saat-saat sekarang, sebelum mereka (partai) menjadi besar. Jadi ada seleksi alam," terang dia.

Baca juga: Parpol Baru Dinilai Sulit Tembus Parlemen

Sementara untuk Partai Gelora, Hendri menilai perlu ada usaha lebih keras dari Gelora untuk bersaing merebut hati masyarakat dari sisi ketokohan.

Sebab, Gelora disebut masih memiliki saingan terberat yaitu saudara tuanya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Gelora, dengan mengandalkan Anies Matta dan Fahri Hamzah saja menurut saya perlu usaha lebih keras lagi," nilai Hendri.

Terkait finansial, Hendri berpandangan bahwa partai politik baru memerlukan figur penyandang dana yang kuat.

Ia mencontohkan kekhawatirannya terhadap Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pasca ditinggal oleh mantan Ketua Umum Diaz Hendropriyono.

Sepeninggal Diaz dari posisi Ketum, Hendri khawatir Partai Gelora akan mengalami kesulitan finansial dan logistik.

"Kemungkinan besar sudah enggak ada sokongan dana dari Hendropriyono Family. Nah, ini yang kemungkinan partai ini akan semakin kecil," jelasnya.

Baca juga: Survei CSIS: 4 Parpol Baru dan 3 Parpol Lama Tak Lolos ke DPR

Selanjutnya, Hendri mengatakan bahwa partai politik baru juga perlu memikirkan hal penguatan dari akar rumput.

Pasalnya, sejumlah partai politik baru juga disebut belum memiliki kekuatan dari sisi tersebut.

Sisi kekuatan dari akar rumput itu pun juga dinilainya belum tentu dimiliki oleh Partai Buruh meski bangkitnya kembali partai digerakkan oleh sejumlah elemen buruh.

"Apakah mereka punya akar rumput yang kuat? Belum tentu, karena partai politik yang lain juga punya sayap buruh masing-masing yang juga besar. Partai Buruh ini kan dalam sejarahnya di Indonesia gagal terus. Nah, kita lihat juga ke depannya seperti apa," tutur Hendri.

Baca juga: Jadi Parpol Baru yang Paling Banyak Ditolak Masyarakat, Ini Tanggapan PSI

Ia pun menyarankan partai partai baru untuk belajar dari kesalahan partai lain seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Soal gerakan akar rumput, PSI dinilai cenderung tak kuat di bagian akar rumput. Sebab, PSI dinilai hanya ramai dan dikenal di ibu kota Jakarta.

"Hanya heboh di Jakarta. Mereka belum terlalu concern ke isu-isu nasional. Terlalu mengekor ke Pak Jokowi juga. Itu enggak bagus juga, karena yang mengekor Pak Jokowi kan banyak, partai politik lainnya. Harusnya selain mengekor, mereka punya strategi lain, tapi nyatanya PSI sangat kurang untuk itu," imbuh Hendri.

Baca juga: Sejumlah Loyalis di Padang Dukung Amien Rais Mendirikan Parpol Baru

Diketahui bersama, partai-partai politik baru bermunculan di Indonesia. Dari partai-partai tersebut, ada beberapa yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) di antaranya PKP dan Partai Ummat.

Sementara itu, Partai Buruh yang dikomandoi oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal belum mendapatkan SK Menkumham.

Said menyatakan bahwa partainya segera menyerahkan susunan kepengurusan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Buruh ke Kemenkumham. Dia berharap sekitar 25-26 Oktober, SK Menkumham sudah turun.