Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 28/03/2019, 21:37 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) 15-22 Maret 2019 menunjukkan ada tujuh partai politik peserta pemilu 2019 yang terancam tak lolos ke DPR RI.

Elektabilitas ketujuh parpol itu tak mencapai ambang batas untuk lolos ke parlemen sebesar 4 persen meski sudah menghitung margin of error survei +/- 2,21 persen.

Dari tujuh parpol itu, empat di antaranya adalah parpol pendatang baru. Partai Solidaritas Indonesia yang gencar melakukan kampanye lewat media sosial hanya meraih elektabilitas 0,5 persen.

Begitu juga Partai Perindo yang menguasai jaringan media MNC Group, perolehan suaranya hanya 1,1 persen.

Baca juga: Elektabilitas Parpol Menurut Survei Terbaru Tiga Lembaga

Dua parpol baru lainnya yakni Partai Berkarya dan Partai Garuda bahkan sama-sama hanya mendapatkan suara dari 0,1 persen responden.

Adapun tiga sisanya yang tak lolos ke parlemen adalah partai lama. Partai Hanura yang kini memiliki kursi di DPR terancam gagal untuk kembali duduk kembali di Senayan karena hanya meraih suara 0,8 persen.

Dua partai lainnya yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) juga terancam tak lolos ke DPR seperti halnya pemilu 2014 lalu. PBB hanya memperoleh 0,4 persen suara, sementara PKPI 0,2 persen.

Peneliti CSIS Arya Fernandez mengatakan, ketujuh parpol tersebut harus berjuang keras jika ingin melewati ambang batas parlemen empat persen dan menempatkan wakilnya di Senayan.

Menurut dia, ketujuh parpol masih mempunyai peluang meningkatkan suara mengingat banyak responden yang belum menentukan pilihan atau pun merahasiakan parpol pilihannya.

"Perubahan dukungan pemilih dan perolehan suara partai terutama di partai menengah dan kecil diperkirakan masih mungkin terjadi. Hal tersebut dipengaruhi karena masih cukup tingginya responden yang merahasiakan pilihan saat survei dilakukan," kata Arya.

Berdasarkan survei, ada 18,2 persen responden yang tidak menjawab atau merahasiakan jawabannya saat ditanya soal parpol yang akan dipilih di pemilu 2019. Adapun 3,2 persen responden lainnya mengaku belum menentukan pilihan.

Baca juga: Survei CSIS: 70,2 Persen Responden Nilai KPU Bekerja Sesuai Prosedur

"Kampanye dan mobilitas caleg juga akan diperkirakan akan membuat konstelasi berubah terutama di partai menengah dan kecil," kata Arya.

Survei ini dilakukan dengan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 2000 responden yang memiliki hak pilih tersebar di 34 provinsi. Survei menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error plus minus 2,21 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dibiayai sendiri oleh CSIS.

Kompas TV Peneliti LIPI, Syamsuddin Haris mengklarifikasi informasi simpang siur terkait survei elektabilitas salah satu capres. LIPI menegaskan pihaknya belum merilis survei apapun terkait capres tahun ini. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah memberikan klarifikasinya terkait isu survei capres. Kita bahas lebih dalam bersama peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris. #LIPI #SurveiCapres
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM: Uang Puluhan Miliar Rupiah untuk Beli Aset dan Suap Pemeriksaan BPK

Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM: Uang Puluhan Miliar Rupiah untuk Beli Aset dan Suap Pemeriksaan BPK

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Tokoh dengan Pribadi Sederhana Jadi Daya Tarik bagi Perempuan Memilih Capres

Survei Litbang "Kompas": Tokoh dengan Pribadi Sederhana Jadi Daya Tarik bagi Perempuan Memilih Capres

Nasional
Polemik Hotel Sultan, Kuasa Hukum PT Indobuildco: Status HGB No 26/Gelora dan HGB No 27/Gelora Sah di Mata Hukum

Polemik Hotel Sultan, Kuasa Hukum PT Indobuildco: Status HGB No 26/Gelora dan HGB No 27/Gelora Sah di Mata Hukum

BrandzView
Saat Sri Mulyani Jawab Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun: Kaget hingga Klaim Tak Semua Terkait Kemenkeu

Saat Sri Mulyani Jawab Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun: Kaget hingga Klaim Tak Semua Terkait Kemenkeu

Nasional
Saat Keponakan Wamenkumham Resmi Jadi Tersangka Buntut Pencatutan Nama untuk Minta Uang...

Saat Keponakan Wamenkumham Resmi Jadi Tersangka Buntut Pencatutan Nama untuk Minta Uang...

Nasional
Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Nasional
Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

Nasional
Kajian TII: Penanganan Pandemi Covid-19 Dominan ke Pemulihan Ekonomi Jadi Sebab Kasus Melonjak

Kajian TII: Penanganan Pandemi Covid-19 Dominan ke Pemulihan Ekonomi Jadi Sebab Kasus Melonjak

Nasional
Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD soal Kehebohan Transaksi Janggal di Kemenkeu...

Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD soal Kehebohan Transaksi Janggal di Kemenkeu...

Nasional
Penggugat Berharap MK Sidangkan 'Judicial Review' Pasal Pemilu Susulan atau Lanjutan secara Cepat

Penggugat Berharap MK Sidangkan "Judicial Review" Pasal Pemilu Susulan atau Lanjutan secara Cepat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hasil Survei Anies Menurun-Prabowo Rebound | Kriminalisasi Budi Pego Tak Masuk Akal

[POPULER NASIONAL] Hasil Survei Anies Menurun-Prabowo Rebound | Kriminalisasi Budi Pego Tak Masuk Akal

Nasional
Survei SMRC: Masyarakat Nilai Kinerja Jokowi Positif Cenderung Pilih Ganjar, Negatif Dukung Prabowo

Survei SMRC: Masyarakat Nilai Kinerja Jokowi Positif Cenderung Pilih Ganjar, Negatif Dukung Prabowo

Nasional
Pasal Pemilu Susulan dan Lanjutan Digugat, Dikhawatirkan Celah Perpanjang Jabatan Presiden

Pasal Pemilu Susulan dan Lanjutan Digugat, Dikhawatirkan Celah Perpanjang Jabatan Presiden

Nasional
Tanda Tanya Koalisi Besar Golkar, Merapat ke KPP atau Tetap Bersama KIB?

Tanda Tanya Koalisi Besar Golkar, Merapat ke KPP atau Tetap Bersama KIB?

Nasional
Sosok Melchias Mekeng yang Singgung Uang Haram dan Bolak-balik Diperiksa KPK

Sosok Melchias Mekeng yang Singgung Uang Haram dan Bolak-balik Diperiksa KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke