Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: 4 Parpol Baru dan 3 Parpol Lama Tak Lolos ke DPR

Kompas.com - 28/03/2019, 21:37 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) 15-22 Maret 2019 menunjukkan ada tujuh partai politik peserta pemilu 2019 yang terancam tak lolos ke DPR RI.

Elektabilitas ketujuh parpol itu tak mencapai ambang batas untuk lolos ke parlemen sebesar 4 persen meski sudah menghitung margin of error survei +/- 2,21 persen.

Dari tujuh parpol itu, empat di antaranya adalah parpol pendatang baru. Partai Solidaritas Indonesia yang gencar melakukan kampanye lewat media sosial hanya meraih elektabilitas 0,5 persen.

Begitu juga Partai Perindo yang menguasai jaringan media MNC Group, perolehan suaranya hanya 1,1 persen.

Baca juga: Elektabilitas Parpol Menurut Survei Terbaru Tiga Lembaga

Dua parpol baru lainnya yakni Partai Berkarya dan Partai Garuda bahkan sama-sama hanya mendapatkan suara dari 0,1 persen responden.

Adapun tiga sisanya yang tak lolos ke parlemen adalah partai lama. Partai Hanura yang kini memiliki kursi di DPR terancam gagal untuk kembali duduk kembali di Senayan karena hanya meraih suara 0,8 persen.

Dua partai lainnya yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) juga terancam tak lolos ke DPR seperti halnya pemilu 2014 lalu. PBB hanya memperoleh 0,4 persen suara, sementara PKPI 0,2 persen.

Peneliti CSIS Arya Fernandez mengatakan, ketujuh parpol tersebut harus berjuang keras jika ingin melewati ambang batas parlemen empat persen dan menempatkan wakilnya di Senayan.

Menurut dia, ketujuh parpol masih mempunyai peluang meningkatkan suara mengingat banyak responden yang belum menentukan pilihan atau pun merahasiakan parpol pilihannya.

"Perubahan dukungan pemilih dan perolehan suara partai terutama di partai menengah dan kecil diperkirakan masih mungkin terjadi. Hal tersebut dipengaruhi karena masih cukup tingginya responden yang merahasiakan pilihan saat survei dilakukan," kata Arya.

Berdasarkan survei, ada 18,2 persen responden yang tidak menjawab atau merahasiakan jawabannya saat ditanya soal parpol yang akan dipilih di pemilu 2019. Adapun 3,2 persen responden lainnya mengaku belum menentukan pilihan.

Baca juga: Survei CSIS: 70,2 Persen Responden Nilai KPU Bekerja Sesuai Prosedur

"Kampanye dan mobilitas caleg juga akan diperkirakan akan membuat konstelasi berubah terutama di partai menengah dan kecil," kata Arya.

Survei ini dilakukan dengan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 2000 responden yang memiliki hak pilih tersebar di 34 provinsi. Survei menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error plus minus 2,21 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dibiayai sendiri oleh CSIS.

Kompas TV Peneliti LIPI, Syamsuddin Haris mengklarifikasi informasi simpang siur terkait survei elektabilitas salah satu capres. LIPI menegaskan pihaknya belum merilis survei apapun terkait capres tahun ini. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah memberikan klarifikasinya terkait isu survei capres. Kita bahas lebih dalam bersama peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris. #LIPI #SurveiCapres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com