Kompas.com - 03/02/2021, 20:09 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antony mengatakan, jika ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dinaikkan, hal itu justru akan membunuh demokrasi.

Ia mengatakan, ketentuan parliamentary threshold saat ini saja dengan ambang batas 4 persen sudah tinggi.

Jika Revisi UU Pemilu akan membuat ambang batas tersebut naik, akan membuat semakin banyak suara rakyat hangus.

"Suara rakyat suara Tuhan, akan menjadi suara rakyat suara oligarki anti demokrasi yang ada di parlemen saat ini," sebut Raja Juli pada Kompas.com, Rabu (3/3/2021) melalui pesan singkat.

Ia pun mencontohkan perolehan suara partai-partai non-parlemen pada Pemilu Legislatif 2019 lalu.

Baca juga: Anggota F-PAN Usul DPR Fokus Tangani Pandemi Ketimbang Bahas RUU Pemilu

Menurutnya, dengan ambang batas parlemen yang berlaku saat ini sudah banyak suara rakyat yang hangus.

Ia menyebut, total perolehan partai yang gagal melenggang ke parlemen seperti PSI, Hanura, Perindo, PBB, PKPI, Berkarya dan Garuda mencapai 9,7 persen atau sejumlah 13.594.842 surat suara sah.

"Angka tersebut mubazir, padahal lebih besar ketimbang partai peringkat 4 dan 5 pada pemilu yang lalu yakitu PKB (9,69 persen) dan Nasdem (9,05 persen)," paparnya.

Jika ambang batas parlemen rencananya akan dinaikan mencapi 5 persen atau lebih, maka akan semakin banyak suara sah masyarakat yang hilang.

"Bayangkan kalau kenaikan parliamentary threshold 7 persen, berapa banyak lagi suara rakyat yang mubazir," pungkasnya.

Baca juga: Jika RUU Pemilu Tetap Dibahas, Berkarya Minta Pasal-pasal yang Mengebiri Partai Kecil Dihapus

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut bahwa usulan menaikkan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 7 persen merupakan usulan yang cukup ekstrem.

"Menaikkan ambang batas 7 persen cukup ekstrem, berpeluang menurunkan demokrasi karena suara hangus dapat terjadi," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, (13/11/2020) lalu saat dihubungi Kompas.com.

Ketua Umum PPP Suhaso Manoarfa juga menyatakan keberatan jika ambang batas parlemen menjadi 5 persen atau 7 persen.

"Kalau parliamentary treshold itu tetap dinaikkan menjadi 5 persen atau 7 persen sungguh berat sekali bagi Partai Persatuan Pembangunan," katanya dalam acara tasyukuran hari lahir PPP ke-48, selasa (5/1/2021).

Diketahui usulan menaikan ambang batas parlemen pada persentase 7 persen dimotori oleh Partai Golkar dan Nasdem. Sedangkan PKS mengusulkan kenaikan ambang batas sebesar 5 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.