PSI Sebut Rencana Kenaikan Parliamentary Threshold Bunuh Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antony mengatakan, jika ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dinaikkan, hal itu justru akan membunuh demokrasi.

Ia mengatakan, ketentuan parliamentary threshold saat ini saja dengan ambang batas 4 persen sudah tinggi.

Jika Revisi UU Pemilu akan membuat ambang batas tersebut naik, akan membuat semakin banyak suara rakyat hangus.

"Suara rakyat suara Tuhan, akan menjadi suara rakyat suara oligarki anti demokrasi yang ada di parlemen saat ini," sebut Raja Juli pada Kompas.com, Rabu (3/3/2021) melalui pesan singkat.

Ia pun mencontohkan perolehan suara partai-partai non-parlemen pada Pemilu Legislatif 2019 lalu.

Baca juga: Anggota F-PAN Usul DPR Fokus Tangani Pandemi Ketimbang Bahas RUU Pemilu

Menurutnya, dengan ambang batas parlemen yang berlaku saat ini sudah banyak suara rakyat yang hangus.

Ia menyebut, total perolehan partai yang gagal melenggang ke parlemen seperti PSI, Hanura, Perindo, PBB, PKPI, Berkarya dan Garuda mencapai 9,7 persen atau sejumlah 13.594.842 surat suara sah.

"Angka tersebut mubazir, padahal lebih besar ketimbang partai peringkat 4 dan 5 pada pemilu yang lalu yakitu PKB (9,69 persen) dan Nasdem (9,05 persen)," paparnya.

Jika ambang batas parlemen rencananya akan dinaikan mencapi 5 persen atau lebih, maka akan semakin banyak suara sah masyarakat yang hilang.

"Bayangkan kalau kenaikan parliamentary threshold 7 persen, berapa banyak lagi suara rakyat yang mubazir," pungkasnya.

Baca juga: Jika RUU Pemilu Tetap Dibahas, Berkarya Minta Pasal-pasal yang Mengebiri Partai Kecil Dihapus

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut bahwa usulan menaikkan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 7 persen merupakan usulan yang cukup ekstrem.

"Menaikkan ambang batas 7 persen cukup ekstrem, berpeluang menurunkan demokrasi karena suara hangus dapat terjadi," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, (13/11/2020) lalu saat dihubungi Kompas.com.

Ketua Umum PPP Suhaso Manoarfa juga menyatakan keberatan jika ambang batas parlemen menjadi 5 persen atau 7 persen.

"Kalau parliamentary treshold itu tetap dinaikkan menjadi 5 persen atau 7 persen sungguh berat sekali bagi Partai Persatuan Pembangunan," katanya dalam acara tasyukuran hari lahir PPP ke-48, selasa (5/1/2021).

Diketahui usulan menaikan ambang batas parlemen pada persentase 7 persen dimotori oleh Partai Golkar dan Nasdem. Sedangkan PKS mengusulkan kenaikan ambang batas sebesar 5 persen.