Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Jadi Parpol Baru yang Paling Banyak Ditolak Masyarakat, Ini Tanggapan PSI

Kompas.com - 21/03/2019, 16:19 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi partai politik baru yang paling banyak ditolak masyarakat. Hal itu tampak dari hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 22 Februari-5 Maret 2019.

Survei itu menunjukkan responden yang resistan atau menolak PSI mencapai 5,6 persen. Padahal elektabilitas PSI berdasarkan survei itu hanya 0,9 persen.

Angka resistansi itu jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan tiga partai pendatang baru lainnya.

Partai Perindo misalnya, yang memiliki elektabilitas 1,5 persen, resistansinya 1,9 persen. Kemudian Berkarya dengan elektabilitas 0,5 persen, resistansinya 1,3 persen. Selanjutnya, Garuda dengan elektabilitas 0,2 persen, resistansinya 0,9 persen.

Baca juga: Kepada Ketua KPU, PSI Usul agar Ada Debat 16 Parpol

Namun Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wajar apabila partainya mendapat resistansi dari sebagian masyarakat. Menurut dia, penolakan itu merupakan sebuah konsekuensi logis dari sikap PSI yang menjunjung tinggi ideologi antikorupsi dan anti intoleransi.

Soal komitmen antikorupsi misalnya, PSI tak mengusung satu pun caleg mantan narapidana kasus korupsi. Bahkan Antoni mengklaim PSI ikut mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum membuat aturan yang melarang parpol mencalonkan mantan koruptor.

"Jadi kami mendapat resistensi dari para koruptor atau orang-orang yang selama ini hidup dalam suasana yang korup," kata Antoni kepada Kompas.com, Kamis (21/3/2019).

Lalu mengenai komitmen anti intoleransi, menurut dia PSI berani menyatakan penolakan pada Perda Syariah dan praktik poligami. Antoni menyebut sikap PSI tersebut membuat sejumlah kalangan tidak nyaman.

"Jadi justru angka (resistansi) itu menunjukkan posisi kami tampak bedanya kami dengan partai nasionalis yang lain," kata Antoni.

Baca juga: PSI Diprediksi Tak Lolos Parlemen, Jubir Sebut Partai Muda Harus Dikasih Ujian

Mengenai elektabilitas PSI yang masih di angka 0,9 persen, menurut Antoni pihaknya akan terus bekerja keras di sisa masa kampanye ini. Ia meyakini pada akhirnya PSI bisa melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen dan melenggang ke Senayan.

"Di sekitar 27 hari ini, saya dan ketua umum terus jalan ke berbagai kabupaten/kota yang menurut kami punya potensi besar untuk menaikkan elektabilitas PSI. Semua caleg juga mengetuk pintu rakyat dan pintu hati tanpa lelah. Insyaallah di 17 April mendatang akan berbuah manis," kata dia.

Kompas TV Pasca-salah satu kadernya divonis bebas murni, karena terbukti tidak ada unsur kesengajaan dalam dugaan melakukan kampanye ditempat terlarang, tim advokasi Partai Solidaritas Indonesia akan melaporkan oknum Bawaslu yang diduga telah melakukan pelanggaran pada kasus ini. Hal ini dikatakan oleh tim advokasi PSI pada saat konferensi pers bersama sejumlah wartawan. Pada tim advokasi PSI melaporkan oknum-oknum Bawaslu yang diduga melakukan kesalahan dan pelanggaran kode etik dalam kasus tersebut, yakni Mariyamah dan M Zaini selaku anggota bawaslu dan ketua bawaslu Tanjung Pinang. Sebelumnya, kasus Ranat Mulia Pardede naik hingga ke pengadilan, setelah dilaporkan oleh salah satu mahasiswa yang menganggap caleg tersebut melakukan kampanye di area sekolah. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menganggap Ranat Mulia Pardede tidak bersalah dalam kasus tersebut. #PSI #PSILaporkanBawaslu #KaderPSIBebas
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei SMRC: Ganjar Kandidat Capres yang Paling Mungkin Lanjutkan Program Jokowi

Survei SMRC: Ganjar Kandidat Capres yang Paling Mungkin Lanjutkan Program Jokowi

Nasional
Tukin Kementerian Diduga Dikorupsi, Menteri ESDM: Pengawasan Harus Lebih Ketat

Tukin Kementerian Diduga Dikorupsi, Menteri ESDM: Pengawasan Harus Lebih Ketat

Nasional
DKPP Segera Gelar Sidang Putusan Dugaan Kecurangan KPU Terkait Verifikasi Parpol

DKPP Segera Gelar Sidang Putusan Dugaan Kecurangan KPU Terkait Verifikasi Parpol

Nasional
Mahfud MD Siap Beri Penjelasan soal Transaksi Janggal kepada DPR Besok

Mahfud MD Siap Beri Penjelasan soal Transaksi Janggal kepada DPR Besok

Nasional
Bertemu Prabowo di Kantor Kemenhan, Sandiaga: Yang Kami 'Omongin' Banyak...

Bertemu Prabowo di Kantor Kemenhan, Sandiaga: Yang Kami "Omongin" Banyak...

Nasional
Nasdem Akui Ajak JK Diskusi Kandidat Cawapres Anies, Tak Hanya Satu Nama Diusulkan

Nasdem Akui Ajak JK Diskusi Kandidat Cawapres Anies, Tak Hanya Satu Nama Diusulkan

Nasional
BPOM: Tak Ada Obat Mengandung Pholcodine yang Terdaftar di Indonesia

BPOM: Tak Ada Obat Mengandung Pholcodine yang Terdaftar di Indonesia

Nasional
Cuti Bersama Lebaran Maju, Korlantas Prediksi Kepadatan Arus Mudik Terjadi mulai 18 April

Cuti Bersama Lebaran Maju, Korlantas Prediksi Kepadatan Arus Mudik Terjadi mulai 18 April

Nasional
DKPP Sebut Anggaran Rp 26 Miliar untuk 2023 Sudah Habis, Tak Bisa Selenggarakan Sidang 'Offline' Lagi

DKPP Sebut Anggaran Rp 26 Miliar untuk 2023 Sudah Habis, Tak Bisa Selenggarakan Sidang "Offline" Lagi

Nasional
MAKI Ajukan Arteria Dahlan dan 2 Anggota DPR Lain Jadi Ahli Terkait Laporannya

MAKI Ajukan Arteria Dahlan dan 2 Anggota DPR Lain Jadi Ahli Terkait Laporannya

Nasional
Elektabilitas Erick Thohir sebagai Cawapres Meningkat, PAN Puji Kinerjanya

Elektabilitas Erick Thohir sebagai Cawapres Meningkat, PAN Puji Kinerjanya

Nasional
Israel di Piala Dunia U-20: Ditolak Politisi, Tidak Dipersoalkan Palestina

Israel di Piala Dunia U-20: Ditolak Politisi, Tidak Dipersoalkan Palestina

Nasional
Arteria Enggan Terima Tantangan Mahfud: Beliau Saya Anggap Guru dan Orangtua

Arteria Enggan Terima Tantangan Mahfud: Beliau Saya Anggap Guru dan Orangtua

Nasional
Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Kerja Jokowi Naik, Kini Capai 75 Persen

Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Kerja Jokowi Naik, Kini Capai 75 Persen

Nasional
Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, ASN, Kepala Daerah Bayar Zakat lewat Baznas

Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, ASN, Kepala Daerah Bayar Zakat lewat Baznas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke