Pemilihan Anggota BPK Dinilai Cacat Hukum, Yusril Kirim Surat Keberatan ke Puan Maharani

Kompas.com - 07/10/2021, 18:58 WIB
Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di Bogor, Minggu (26/1/2020) KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANYusril Ihza Mahendra saat ditemui di Bogor, Minggu (26/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Yusril Ihza Mahendra melalui IHZA & IHZA LAW FIRM hari ini, Kamis (7/10/2021) melayangkan surat kepada Ketua DPR Puan Maharani yang berisi keberatan atas permilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Yusril menilai, proses pemilihan tersebut cacat hukum karena anggota BPK terpilih yaitu Nyoman Adhi Suryadnyana, seorang birokrat PNS aktif pada Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan.

"Pada 3 Oktober 2017 sampai dengan 20 Desember 2019, Nyoman menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado, Sulawesi Utara. Karena jabatan itu, Nyoman tergolong sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis.

Baca juga: Koordinator MAKI Gugat Lagi Puan ke PTUN Jakarta Terkait Seleksi Anggota BPK

Padahal, lanjut Yusril, berdasarkan Pasal 13 huruf j Undang-Undang BPK pejabat demikian baru dibolehkan maju menjadi calon anggota BPK jika telah meninggalkan jabatannya selama dua tahun.

"Sedangkan jangka waktu dua tahun itu baru akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2021," ucapnya.

Sementara, kata dia, kekosongan anggota BPK akan terjadi pada tanggal 29 Oktober 2021 karena di situlah anggota BPK Prof Dr Bahrullah Akbar akan berakhir masa baktinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yusril mengatakan, dirinya menyampaikan keberatan kepada Ketua DPR sebagai kuasa hukum dari Dadang Suwarna, peserta seleksi calon anggota BPK yang mendapat suara urutan kedua setelah Nyoman.

"Karena Nyoman tidak memenuhi syarat, berdasarkan preseden yang berlaku di DPR, maka Dadang yang berada di urutan kedua akan menggantikannya," nilai Yusril.

Baca juga: Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR Jadi Anggota BPK 2021-2026

Ia berpendapat, kasus calon anggota BPK yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 13 huruf j sudah pernah terjadi pada 2009.

Waktu itu, jelas Yusril, ada dua calon yang sudah dipilih oleh Komisi XI, Gunawan Sidauruk dan Dharma Bhakti yang tersandung syarat harus dua tahun tidak lagi memegang jabatan terkait dengan pengelolaan keuangan negara.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Nasional
Pakar Sebut Varian Omicron Miliki Gen yang Tak Terdeteksi PCR

Pakar Sebut Varian Omicron Miliki Gen yang Tak Terdeteksi PCR

Nasional
Saksi Sebut Penandatanganan Kajian Investasi Terkait Lahan di Munjul 'BackDate'

Saksi Sebut Penandatanganan Kajian Investasi Terkait Lahan di Munjul "BackDate"

Nasional
Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Nasdem Siap Terima

Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Nasdem Siap Terima

Nasional
Kemenag Imbau Ibadah Natal Digelar Secara Hybrid, Maksimal 50 Persen di Gereja

Kemenag Imbau Ibadah Natal Digelar Secara Hybrid, Maksimal 50 Persen di Gereja

Nasional
Ingatkan Debitur dan Obligor BLBI Lunasi Utang, Mahfud MD: Kami Buru sampai Dapat

Ingatkan Debitur dan Obligor BLBI Lunasi Utang, Mahfud MD: Kami Buru sampai Dapat

Nasional
Pantau Reuni 212, KSAD Janji Rekrut Santri Jadi Tamtama-Perwira TNI

Pantau Reuni 212, KSAD Janji Rekrut Santri Jadi Tamtama-Perwira TNI

Nasional
Saksi Sebut Pengadaan Lahan di Munjul Terburu-buru

Saksi Sebut Pengadaan Lahan di Munjul Terburu-buru

Nasional
Saat JK Analogikan NU seperti McDonald's, Muhammadiyah 'Holding Company'...

Saat JK Analogikan NU seperti McDonald's, Muhammadiyah "Holding Company"...

Nasional
Ma'ruf Optimistis Ekonomi dan Keuangan Syariah Tumbuh Lebih Baik pada 2022

Ma'ruf Optimistis Ekonomi dan Keuangan Syariah Tumbuh Lebih Baik pada 2022

Nasional
Mahfud: Pemerintah Sejak Awal Reformasi Komitmen Berantas Korupsi

Mahfud: Pemerintah Sejak Awal Reformasi Komitmen Berantas Korupsi

Nasional
Cegah Masuknya Omicron, Pemerintah Siapkan 3 Kebijakan Ini

Cegah Masuknya Omicron, Pemerintah Siapkan 3 Kebijakan Ini

Nasional
Kemenag Rilis Aturan Pencegahan Covid-19 Saat Perayaan Natal Tahun 2021, Ini Isi Lengkapnya

Kemenag Rilis Aturan Pencegahan Covid-19 Saat Perayaan Natal Tahun 2021, Ini Isi Lengkapnya

Nasional
Jazilul Fawaid: Kalau Erick Thohir Masuk Politik, Cocok dengan PKB

Jazilul Fawaid: Kalau Erick Thohir Masuk Politik, Cocok dengan PKB

Nasional
Hoaks, Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

Hoaks, Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.