Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo Masih Teratas, Ditempel Ganjar dan Anies

Kompas.com - 07/10/2021, 15:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Saiful Mujani Research anad Center (SMRC) menunjukkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan tokoh dengan elektabilitas tertinggi untuk dipilih sebagai presiden.

Direktur Riset SMRC Deni Lavani menyebutkan, dalam simulasi terbuka dengan 42 nama, Prabowo tercatat memiliki elektabilitas sebesar 18,1 persen, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Dalam pertanyaan ini, Prabowo Subianto mendapatkan dukungan 18,1 persen, kemudian Ganjar Pranowo mendapat dukungan 15,8 persen, berikutnya Anies Baswedan 11,1 persen," kata Deni dalam rilis survei pada Kamis (7/10/2021).

Selain tiga nama di atas, Deni menyebutkan terdapat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan elektabilitas sebesar 4,8 persen.

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Teratas, Diikuti Gerindra, Golkar dan Demokrat

"Nama-nama lain di bawah 4 persen dan yang belum tahu 16,3 persen," ujar Deni.

Nama, Prabowo, Ganjar, dan Anies juga muncul di posisi tiga besar dalam hasil survei simulasi tertutup 15 nama dan 8 nama yang dilakukan oleh SMRC.

Berdasarkan simulasi tertutup 15 nama, Prabowo memiliki elektabiltias 20,7 persen, disusul oleh Ganjar (19 persen), dan Anies (14,3 persen).

Sementara, dalam simulasi tertutup 8 nama, elektabilitas Prabowo tercatat sebesar 22,5 persen sedangkan Ganjar (20,5 persen) dan Anies (16,1 persen).

Adapun dalam simulasi tiga nama, Prabowo tetap berada di posisi teratas dengan elektabilitas 30,8 persen, unggul tipis di atas Ganjar yang elektabilitasnya 29,3 persen.

Sementara, Anies tercatat memiliki elektabilitas 25 persen dan 14,8 persen responden menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.

Baca juga: Gerindra Nilai Elektabilitas Prabowo Tinggi karena Aktif Bantu Penanganan Pandemi

Survei ini dilaksanakan 15-21 September 2021 dengan melalukan wawancara langsugn kepada 981 orang responden yang dipilih melalui metode multisatege random sampling.

Margin of error survei ini diperkirakan sebesar ± 3,19% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Berikut hasil lengkap survei elektabilitas presiden yang diselenggarakan SMRC:

Simulasi Tertutup 15 Nama

- Prabowo Subianto: 20,7 persen
- Ganjar Pranowo: 19 persen
- Anies Baswedan: 14,3 persen
- Sandiaga Uno: 6,5 persen
- Tri Rismaharini: 4,6 persen

- Agus Harimurti Yudhoyono: 4,5 persen
- Ridwan Kamil: 4,4 persen
- Mahfud MD: 2 persen
- Gatot Nurmantyo: 1,7 persen
- Sri Mulyani: 1,5 persen

- Puan Maharani: 1,4 persen
- Erick Thohir: 1 persen
- Andika Perkasa: 1 persen
- Budi Gunawan 0,6 persen
- Airlangga Hartarto: 0,5 persen

- Tidak tahu/tidak jawab: 16,3 persen

Simulasi Tertutup 8 Nama

- Prabowo Subianto: 22,5 persen
- Ganjar Pranowo: 20,5 persen
- Anies Baswedan: 16,1 persen
- Sandiaga Uno: 7,3 persen

- Tri Rismaharini: 6,6 persen
- Agus Harimurti Yudhoyono: 5,4 persen
- Ridwan Kamil: 5,2 persen
- Puan Maharani: 1,5 persen

- Tidak tahu/tidak jawab: 14,9 persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com