Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Teratas, Diikuti Gerindra, Golkar dan Demokrat

Kompas.com - 25/08/2021, 17:16 WIB
Bendera PDI Perjuangan. tribun jogja/hasan sakri gozaliBendera PDI Perjuangan.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia menunjukkan, PDI Perjuangan masih menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi, yakni di angka 24,4 persen.

Di bawah PDI Perjuangan, terdapat Partai Gerindra dengan elektabilitas 12,8 persen serta Partai Golkar dan Partai Demokrat dengan elektabilitas masing-masing sebesar 9,0 persen.

"PDI-P di survei bulan Juli mendapatkan angka 24,4 persen, Gerindra menyusul di peringkat kedua 12,8 persen, Golkar dan Demokrat betul-betul imbang 9,0 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Survei Indikator: Efek Baliho Tidak Seragam, Elektabilitas Puan Turun, tetapi Airlangga Naik

Burhanuddin menyampaikan, berdasarkan survei tersebut, PKB berada di urutan lima dengan elektabilitas 8,2 persen disusul PKS (7 persen), PPP (3,9 persen), Partai Nasdem (3,5 persen), dan PAN (2,2 persen).

Sementara itu, elektabilitas partai-partai di luar parlemen adalah Partai Perindo (1 persen), Partai Hanura (0,7 persen), PSI (0,4 persen), PBB (0,2 persen), Partai Berkarya (0,1 persen), Partai Gelora (0,1 persen), PKPI (0 persen), Partai Garuda (0 persen), partai lainnya (0,4 persen).

"Undecided 17 persen," kata Burhanuddin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, kendati berada di peringkat pertama, elektabilitas PDI-P justru menurun dibandingkan pada April 2021 lalu ketika PDI-P memiliki elektabilitas sebesar 27 persen.

Menurut Burhanuddin, turunnya elektabilitas PDI-P itu seiring dengan turunnya angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo ketika survei dilaksanakan.

Baca juga: Survei Indikator: Efek Baliho Tidak Seragam, Elektabilitas Puan Turun, tetapi Airlangga Naik

Ia menyebut, partai pendukung pemerintah lainnya seperti PKB dan Golkar pun mengalami penurunan elektabilitas meski tidak sebesar PDI-P.

"Paling banyak terdampak adalah PDI-P, wajar karena ketika approval rating terhadap Pak Jokowi naik yang mendapatkan banyak berkahnya juga PDI-P. kebetulan saja seakrang sedang turun jadi efeknya paling banyak," kata Burhanuddin.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.