Kompas.com - 02/10/2021, 11:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembunuhan enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat yang berlangsung pada 30 September 1965, atau biasa disebut peristiwa G30S/PKI, bisa dikatakan  sebagai awal mula meredupnya wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno di jagat politik nasional.

Soekarno dengan segera harus mengakhiri bulan madunya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan negara-negara Blok Timur yang juga berpaham komunis.

Soekarno yang saat itu dekat dengan PKI berhadap-hadapan langsung dengan Angkatan Darat yang jenderal-jenderalnya menjadi korban pembunuhan di malam 30 September.

Baca juga: Kisah Dewi Soekarno dan Tiga Opsi yang Ditawarkan Soeharto

Usai terjadinya peristiwa G30S/PKI, kekuasaan Bung Karno pun terus mendapat rongrongan, terutama dari mahasiswa dan tentara.

Dikutip dari buku Sejarah Perjuangan TNI Angkatan Darat yang disusun oleh Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat, kesatuan aksi pemuda dan mahasiswa saat itu menilai Soekarno sebagai pemerintahan Orde Lama yang harus ditumbangkan.

Gerakan menentang Orde lama mencapai puncaknya saat pelantikan Kabinet Dwikora pada 24 Februari 1966. 

Mahasiswa melakukan boikot dengan melakukan aksi kempes ban di jalan menuju Istana Negara. Mereka memprotes dan menentang pelantikan kabinet.

Gelombang demonstrasi membesar

Demonstrasi secara besar-besaran pun terjadi kembali pada 11 Maret 1966 di depan Istana Negara.

Demonstrasi tersebut mendapat dukungan dari tentara. Mahasiswa mengepung Istana Kepresidenan dan menyuarakan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yang salah satunya menuntut pembubaran PKI. Sejumlah tentara tak dikenal juga disebut-sebut mengelilingi Istana Kepresidenan. 

Baca juga: G30S, G30S/PKI, Gestapu, Gestok, Apa Bedanya?

"Diakui oleh Kemal Idris bahwa itu pasukan Kostrad yang dia pimpin, bergabung dengan mahasiswa. Jadi demonya bukan demo yang murni lagi," kata sejarawan Asvi Warman Adam saat diwawancarai Kompas.com.

Asvi mengatakan, tentara turut mendukung pembubaran PKI karena beranggapan bahwa PKI itu berada di balik G30S.

Pengepungan Istana oleh tentara tidak dikenal itu merupakan sesuatu yang menakutkan bagi Soekarno. Bung Besar akhirnya memutuskan pergi ke Istana Bogor bersama Soebandrio dan Chaerul Saleh dengan menggunakan helikopter.

Kekuasaan Soekarno dilucuti

Asvi pun mencatat selama periode 1965-1967, mulai tampak kegetiran dalam diri Soekarno karena ucapannya tak lagi didengar oleh para jenderal yang dulu sangat patuh kepadanya.

"Komando dan perintahnya tidak dimuat oleh surat kabar. Ucapannya dipelintir. Bahkan dia pernah menerima pamflet yang menuduhnya sebagai dalang utama G30S. Soekarno marah besar dan sangat geram. Ia memaki dalam bahasa Belada, ahasa yang dikuasainya sampai kosakat caci makinya," tulis Asvi dalam bukunya yang berjudul Bung Karno Dibunuh Tiga Kali?

Baca juga: Nasakom, Konsep Kesatuan Politik ala Soekarno

Periode ini juga disebut sebagai periode konsolidasi kekuatan Orde Baru yang disokong para tentara untuk membasmi PKI dan meredupkan kekuasaan Soekarno.

Kekuasaan Soekarno semakin terlucuti dengan adanya Surat Perintah 11 Maret atau biasa disebut Supersemar. Lewat Supersemar, Soeharto lalu mengambil alih kekuasaan dan membubarkan PKI serta menangkap 15 menteri Soekarno dengan tuduhan terlibat G30S/PKI.

Soekarno bukannya tak melawan. Buktinya di peringatan HUT RI pada 17 Agustus 1966, ia menyampaikan pidato yang berjudul "Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah". Dalam pidato "Jas Merah" itu, Soekarno secara tidak langsung mengungkapkan Supersemar dialahtafsirkan untuk mengakhiri keuasaannya.

Namun pidato Soekarno itu seolah tak ada artinya karena tak mampu mengubah situasi politik yang telah dikuasai Soeharto.

Perlawaan kembali dilakukan Bung Karno lewat pidatonya yang berjudul "Nawaksara". Namun pidato pertanggungjawaban itu ditolah oleh MPRS. Di pidato tersebut, Soekarno bersikeras tak mamu membubarkan PKI.

Soekarno mengatakan kemelut G30S/PKI sejatinya disebabkan oleh tiga aspek. Pertama karena pimpinan PKI yang keblinger. Kedua diakibatkan oleh tndakan subversif Neokolim, yakni adanya pihak asing yang diduga sudah masuk ke Indonesia seperti CIA. Ketiga adanya oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Entah ini maksudnya adalah Soeharto atau bukan. Hal itu tidak dikatakan oleh Soekarno," tutur Asvi. 

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hak dan Kewajiban Orang Asing dalam Hukum Keimigrasian

Hak dan Kewajiban Orang Asing dalam Hukum Keimigrasian

Nasional
Diversi dalam Peradilan Pidana Anak: Pengertian, Syarat dan Tujuannya

Diversi dalam Peradilan Pidana Anak: Pengertian, Syarat dan Tujuannya

Nasional
Jenis-jenis Surat Perjalanan dalam Keimigrasian

Jenis-jenis Surat Perjalanan dalam Keimigrasian

Nasional
Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Pengertian dan Haknya

Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Pengertian dan Haknya

Nasional
KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

Nasional
Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

Nasional
Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Nasional
Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Nasional
Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Nasional
Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Nasional
Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Nasional
Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Nasional
Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Nasional
Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.