Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Median: 46,4 Persen Masyarakat Indonesia Masih Percaya Kebangkitan Komunisme

Kompas.com - 30/09/2021, 12:25 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei dari lembaga Media Survei Nasional (Median) mengungkapkan bahwa 46,4 persen responden di Indonesia  masih percaya soal isu kebangkitan komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Adapun hal tersebut diungkapkan oleh peneliti Median Rico Marbun dalam rilis yang disiarkan secara daring, Kamis (30/9/2021).

"46,4 persen publik masih percaya isu kebangkitan komunisme. Sementara yang tidak percaya 45 persen," kata Rico dalam rilis yang dipantau secara daring, Kamis.

Berdasarkan temuan, 12,3 persen responden percaya isu kebangkitan komunisme lantaran adanya fenomena tenaga kerja asing (TKA) China dan proyek-proyek China di Indonesia.

Baca juga: Survei Median Ungkap Banyak Masyarakat Mau Divaksin Covid-19 Agar Bisa ke Mal hingga Bekerja

"Kemudian, adanya alasan bahwa ulama banyak ditangkap 12 persen. Indonesia tergantung vaksin dari China 11,8 persen. Negara China ingin mencaplok Natuna 9,4 persen," lanjut Rico.

Alasan selanjutnya yaitu mereka menganggap China ingin menguasai perekonomian Indonesia (9 persen).

Lalu, ada pula yang beralasan bahwa sejarah tentang komunis sengaja dikaburkan di Indonesia mulai dari film G30S/PKI, buku pelajaran dan lainnya. Responden yang beralasan itu sebesar 6,6 persen.

"Lalu banyaknya serangan ke penceramah 5,4 persen, usaha mengganti Pancasila 4,6 persen, konflik laut China Selatan 4,5 persen, komunis tidak akan pernah mati 1,3 persen," tambahnya.

Sementara itu, responden yang menyatakan tidak percaya akan isu kebangkitan komunisme, 18 persen beralasan bahwa PKI dan komunis sudah dilarang di Indonesia.

Kemudian, mereka yang beralasan bahwa PKI sudah tidak ada 14,5 persen. Responden yang menganggap PKI dan komunisme sudah menjadi sejarah sebesar 10 persen.

Baca juga: Hasil Survei Median Ungkap Masih Ada 45,7 Persen Masyarakat yang Tak Mau Divaksin Covid-19

"Indonesia punya Pancasila 8,5 persen. Isu komunis kepentingan politik 6,6 persen. Siasat adu domba 5,7 persen. Agama di Indonesia dilindungi 4,4 persen, dan isu PKI hoaks 3 persen," ungkapnya.

Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling, dimana data diambil pada 19-26 Agustus 2021 dengan sampel 1.000 responden.

Survei Median ini memiliki margin of error sebesar lebih kurang 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com