Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Survei Median, Lebih Banyak Responden Setuju Pengetatan Total Ketimbang PPKM Mikro

Kompas.com - 07/07/2021, 15:34 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan, lebih banyak responden setuju kebijakan pengetatan total atau karantina ketimbang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro dalam penanganan pandemi Covid-19.

Sebanyak 39,3 persen responden setuju pengetatan total atau karantina. Sedangkan 35,4 persen responden memilih PPKM mikro. Survei ini dilakukan pada 21 Juni-26 Juni 2021.

"Terlihat netizen lebih menginginkan dan setuju langkah pengetatan total atau karantina 39,3 persen, ketimbang PPKM Mikro 35,4 persen," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat memaparkan hasil survei media sosial tentang Covid-19 secara virtual, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Tarik Rem Darurat Covid-19, Indonesia di Ambang Tragedi Kemanusiaan

Rico mengatakan, ada tiga alasan responden memilih karantina yaitu karena dapat menghentikan penyebaran virus (11,9 persen), mencegah korban lebih banyak (9,0 persen) dan lebih efektif dan efisien (4,8 persen).

"Jadi kalau mereka yang setuju mengatakan pengetatan total itu semua alasannya adalah motif kesehatan," ujarnya.

Sedangkan, mereka yang memilih langkah PPKM mikro dalam penanganan Covid-19 memiliki alasan di antaranya, supaya tidak mematikan ekonomi (10,8 persen), bisa tetap mencari nafkah (5,4 persen) dan agar pekerjaan tidak terganggu (3,9 persen).

Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Gamang Tarik Rem Darurat Penanganan Pandemi

Survei tersebut dilakukan menggunakan rancangan non-probability sampling.

Lembaga survei Median menyebarkan kuesioner berbasis google form melalui media sosial Facebook dengan target pengguna aktif berusia 17-60 tahun.

Daftar pertanyaan disebar secara proporsional terhadap populasi dan tersebar di akun Facebook di 34 provinsi.

Hasilnya, terkumpul sebanyak 1.089 responden yang tersebar di 32 Provinsi. Hasil survei dimaksudkan untuk menggali persepsi penggunaan media sosial Facebook di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com