Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Kepala Daerah Pastikan Rumah Tangga Miskin Ekstrem Dapat Bantuan

Kompas.com - 29/09/2021, 12:44 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta gubernur dan bupati/wali kota di wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem memastikan seluruh rumah tangga miskin ekstrem mendapat program bantuan penanganan.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat berkunjung ke Provinsi Jawa Barat dalam rangkaian kunjungan ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021, Rabu (29/9/2021).

"Gubernur dan bupati harus bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayahnya masing-masing mendapatkan seluruh program," kata dia.

Baca juga: Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah akibat Covid-19

Program itu baik untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, Ma'ruf juga meminta para kepala daerah memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masing-masing.

Terutama, kata dia, yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing.

Secara khusus, Ma'ruf pun meminta Gubernur Jawa Barat dan para bupati dari lima kabupaten prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem 2021 di Jawa Barat segera memastikan data dan informasi keluarga penerima manfaat (KPm)nya.

Baca juga: Wapres: Perlu Pemutakhiran Data KPM untuk Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Hal tersebut supaya masyarakat yang tergolong kelompok miskin ekstrem dapat benar-benar menerima program bantuan sosial (bansos) yang diberikan.

"Sehingga upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa diwujudkan," kata dia.

Ma'ruf memastikan, pemerintah telah berkomitmen mempercepat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Salah satunya dengan menambah alokasi anggaran.

Khusus Jawa Barat, kata dia, anggaran diprioritaskan pada lima kabupaten yang telah ditetapkan penanganannya tahun ini, yakni Cianjur, Kuningan, Karawang, Indramayu, dan Bandung.

Baca juga: Wapres: Persoalan Utama Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Bukan karena Anggaran

Lebih lanjut, Ma'ruf pun meminta dunia usaha yang beroperasi di wilayah prioritas turut berpartisipasi dalam upaya pengurangan kemiskinan ekstrem.

Salah satu caranya adalah mendorong konvergensi program corporate social responsibility (CSR) dengan menggunakan pendekatan dan sasaran yang sama dengan program pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com