Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat berkunjung ke Provinsi Jawa Barat dalam rangkaian kunjungan ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021, Rabu (29/9/2021).
"Gubernur dan bupati harus bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayahnya masing-masing mendapatkan seluruh program," kata dia.
Program itu baik untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, Ma'ruf juga meminta para kepala daerah memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masing-masing.
Terutama, kata dia, yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing.
Secara khusus, Ma'ruf pun meminta Gubernur Jawa Barat dan para bupati dari lima kabupaten prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem 2021 di Jawa Barat segera memastikan data dan informasi keluarga penerima manfaat (KPm)nya.
Hal tersebut supaya masyarakat yang tergolong kelompok miskin ekstrem dapat benar-benar menerima program bantuan sosial (bansos) yang diberikan.
"Sehingga upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa diwujudkan," kata dia.
Ma'ruf memastikan, pemerintah telah berkomitmen mempercepat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Salah satunya dengan menambah alokasi anggaran.
Khusus Jawa Barat, kata dia, anggaran diprioritaskan pada lima kabupaten yang telah ditetapkan penanganannya tahun ini, yakni Cianjur, Kuningan, Karawang, Indramayu, dan Bandung.
Lebih lanjut, Ma'ruf pun meminta dunia usaha yang beroperasi di wilayah prioritas turut berpartisipasi dalam upaya pengurangan kemiskinan ekstrem.
Salah satu caranya adalah mendorong konvergensi program corporate social responsibility (CSR) dengan menggunakan pendekatan dan sasaran yang sama dengan program pemerintah.
https://nasional.kompas.com/read/2021/09/29/12445771/wapres-minta-kepala-daerah-pastikan-rumah-tangga-miskin-ekstrem-dapat