Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kompas.com - 24/09/2021, 19:48 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Setiaji mengatakan, hingga September ini, kurang lebih 9.000.000 orang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

"Sekarang sudah hampir mendekati 9.000.000 yang menggunakan PeduliLindungi ini, termasuk yang men-download. Men-download itu sudah 48 juta dan kemudian kalau pengguna bulanannya ada kurang lebih 55 juta," kata Setiaji dalam diskusi daring, Jumat (24/9/2021).

Baca juga: DPR Belum Terapkan PeduliLindungi untuk Syarat Masuk, tetapi Kapasitas Tamu Dibatasi

Setiaji mengatakan, pihaknya selama ini selalu mempertimbangkan semua masalah penggunaan aplikasi PeduliLindungi, mulai dari memori telepon selular (smartphone) penuh dan tidak bisa mengunduh aplikasi PeduliLindungi hingga warga yang tidak memiliki smartphone.

"Kami saat ini sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan platform-platform digital seperti GoJek, Grab Tokopedia, Traveloka bahkan dengan pemerintah jakarta yaitu dengan Jaki," ujar dia.

"Jadi tidak harus menggunakan PeduliLindungi, tapi Anda bisa mendapatkan fitur-fitur yang ada di PeduliLindungi," kata dia.

Sementara itu, bagi warga yang tidak memiliki smartphone, kata Setiaji, tetap bisa teridentifikasi saat ingin melakukan perjalanan seperti di bandara dan stasiun kereta api.

"Juga kalau naik kereta api bahkan itu sudah tervalidasi pada saat pesan tiket dan juga beberapa pesan tiket lain kalau masuk tempat-tempat wisata itu sudah masuk datanya di dalam tiketnya," ujar dia. 

"Sehingga tanpa menggunakan HP pun itu sudah bisa diidentifikasi bahwa yang bersangkutan sudah bebas ataupun sudah sehat, ataupun sudah memiliki vaksin dan ada hasil tesnya," kata dia.

Baca juga: Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Jika ada tempat yang belum terintegrasi dengan PeduliLindungi, kata Setiaji, warga bisa melakukan pemeriksaan mandiri (self check) sebelum melakukan perjalanan.

"Sehingga itu tidak mencegah orang untuk melakukan perjalan," ucap Setiaji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com