Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/09/2021, 16:26 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang denda sebesar Rp 500 juta dari mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara ke kas negara.

Juliari divonis bersalah dalam kasus pengadaan paket bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Penyetoran itu dilakukan oleh jaksa KPK Andry Prihandono berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021.

“Dengan melakukan penyetoran uang denda sejumlah Rp 500 juta ke kas negara dari terpidana Juliari P Batubara,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat.

Baca juga: KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Ali mengatakan, terkait hukuman uang pengganti yang dibebankan kepada Juliari, jaksa eksekutor KPK juga segera melakukan penagihan pembayaran uang pengganti tersebut.

KPK mengeksekusi Juliari Batubara, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Rabu (22/9/2021).

Eksekusi dilakukan jaksa KPK Suryo Sularso berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Untuk menjalani pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," ujar Ali, Kamis (23/9/2021).

Juliari juga dijatuhi denda Rp 500 juta atau pidana kurungan selama enam bulan jika tidak membayar.

Baca juga: Tak Dikenakan Uang Ganti, Hakim Sebut Anak Buah Juliari Tak Nikmati Dana Korupsi Bansos

Selain itu, politisi PDI-P tersebut harus membayar uang pengganti Rp 14,5 miliar.

“Dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama satu bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dirampas untuk menutupi uang pengganti dimaksud," ucap Ali.

“Dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun," kata dia.

Berdasarkan putusan hakim, hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik juga dicabut selama empat tahun setelah menjalani masa pidana. 

Baca juga: Korupsi Bansos Covid-19, Eks Anak Buah Juliari Divonis 7 Tahun Penjara

Dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Juliari terbukti melakukan korupsi terkait pengadaan paket bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 sebesar Rp 32,48 miliar.

Juliari terbukti menerima Rp 14,7 miliar dalam periode Mei hingga November 2020. Vonis hakim ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa yakni selama 11 tahun penjara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Nasional
Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Nasional
Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Nasional
Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Nasional
Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Sidang Duplik Hari Ini, Selangkah Lagi Menuju Vonis

Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Sidang Duplik Hari Ini, Selangkah Lagi Menuju Vonis

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Nasional
Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Nasional
PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

Nasional
Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Nasional
Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Nasional
Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Nasional
Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Nasional
Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Nasional
Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.