Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Meski Sudah Divaksin, Jangan Senang-senang Berlebihan

Kompas.com - 24/09/2021, 11:34 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sekalipun sudah divaksinasi. Ia mengingatkan bahwa pandemi virus corona belum berakhir.

"Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan penyebaran Covid-19, meskipun sudah divaksin kita tidak boleh senang-senang berlebihan," kata Jokowi saat memberikan sambutan secara daring dalam acara gerakan nasional vaksinasi yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Projo, Jumat (24/9/2021).

Jokowi mengatakan, belum bisa diprediksi secara pasti kapan pandemi Covid-19 betul-betul akan berakhir. Bahkan, ia menyebut bahwa virus corona tidak mungkin hilang secara total.

Oleh karenanya, Presiden meminta seluruh pihak tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan bersih. Ia ingin protokol kesehatan menjadi kebiasaan baru dalam aktivitas sehari-hari.

Selain vaksinasi, kata Jokowi, disiplin prokes merupakan kunci pengendalian pandemi.

Baca juga: Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

"Adaptasi kebiasaan baru yang dijalankan oleh seluruh segmen masyarakat mulai dari pelaku usaha, petani, pekebun, sampai dengan siswa-siswa di sekolah adalah kunci penting agar kita bisa melakukan transisi dari pandemi ke endemi, sehingga kita bisa menjalankan kegiatan produktif tapi tetap aman dari Covid-19," ujarnya.

Bersamaan dengan itu, lanjut Jokowi, pemerintah bakal terus mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi. Belakangan, upaya percepatan tersebut dilakukan melalui vaksinasi door to door atau dari pintu ke pintu.

Melalui upaya tersebut Jokowi ingin seluruh masyarakat Indonesia terlindungi dari risiko sakit berat akibat virus corona, mulai dari para lansia, ibu hamil, para penyandang disabilitas, hingga anak-anak.

"Sejak 13 Januari 2021, pemerintah bekerja siang dan malam untuk melakukan vaksinasi secara massal di seluruh penjuru Tanah Air," ujarnya.

Presiden pun mengajak masyarakat untuk mendukung program vaksinasi pemerintah. Ia menargetkan vaksinasi mampu menjangkau 70 persen penduduk di akhir tahun ini.

Baca juga: Jokowi: Covid-19 Tak Mungkin Hilang Total, tapi Kita Bisa Kendalikan Penyebarannya

Semakin cepat vaksinasi rampung, kata Jokowi, maka pandemi Covid-19 diharapkan semakin cepat berakhir.

"Semua pihak harus berkolaborasi meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi aman dan halal, mempercepat vaksinasi di tempat-tempat yang bisa dijangkau untuk menyentuh sebanyak mungkin masyarakat yang belum divaksin," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com