Di Forum PBB, Jokowi Bicara Marginalisasi Perempuan di Afghanistan hingga Krisis Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung ihwal marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina, dan krisis politik Myanmar dalam Sidang ke-76 Majelis Umum PBB secara virtual, Rabu (22/9/2021).

Ia mengatakan, praktik-praktik tersebut menjadi persoalan dunia yang harus diselesaikan bersama.

"Potensi praktik kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang makin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar harus jadi agenda kita bersama," kata Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Baca juga: Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Jokowi mengajak dunia bersama-sama melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang.

Ia ingin semua negara menciptakan perdamaian dengan menghargai keberagaman serta penegakan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas.

"Kita harus tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan, dan kelompok minoritas harus kita tegakkan," ujarnya.

Presiden pun mengungkap kontribusi Indonesia dalam mengupayakan perdamaian dunia.

Beberapa waktu lalu, para pemimpin ASEAN telah melakukan pertemuan di Jakarta membahas situasi politik di Myanmar.

Baca juga: RI Beri Bantuan 200.000 Dollar AS ke Myanmar untuk Tanggulangi Covid-19

Pertemuan itu menghaslkan lima poin konsensus yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar.

Jokowi mengatakan, perdamaian dunia hanya bisa dicapai melalui langkah nyata dengan hasil yang jelas.

Dunia harus bisa menjamin semua negara terbebas dari konflik terorisme dan perang untuk mewujudkan cita-cita perdamaian.

"Itulah kewajiban yang ada di pundak kita yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberi harapan masa depan dunia," kata Presiden.

Baca juga: Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN