Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/06/2021, 21:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah dan ASEAN menghentikan kerja sama ekonomi dengan perusahaan yang terafiliasi junta militer Myanmar.

Hal itu ia sampaikan dalam merespons pembakaran ratusan rumah di Desa Kin Ma, Wilayah Magway Tengah, oleh militer Myanmar, Selasa (15/6/2021).

"Pemerintah Indonesia dan ASEAN perlu memutuskan hubungan kerja sama ekonomi dengan perusahaan yang terafiliasi junta militer Myanmar," kata Sukamta dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Kebakaran di Sebuah Desa di Myanmar, 200-an Rumah Jadi Abu

Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan untuk mendorong penyelesaian konflik politik dan kemanusiaan di Myanmar.

Selain itu, Sukamta juga mendorong negara-negara yang dekat dengan Myanmar untuk tidak mendukung junta militer Myanmar baik secara politik maupun ekonomi.

"Langkah diplomasi terus digalakkan baik melalui ASEAN," ucapnya.

Politisi PKS itu menambahkan usulan lain yaitu dengan membawa masalah Myanmar ke Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia pun meminta, PBB turun tangan dalam menyelesaikan langsung konflik politik dan kemanusiaan di Myanmar.

"Pemerintah Indonesia dan ASEAN perlu membawa masalah Myanmar ke Sidang PBB dan mendorong PBB untuk turun tangan," tegasnya.

Baca juga: Milisi Myanmar Menahan Serangan terhadap Militer Setelah Warga Serukan Perdamaian

Menurutnya, langkah-langkah itu perlu segera dilakukan agar korban jiwa tidak terus berjatuhan dan stabilitas di Myanmar bisa terbentuk.

Langkah itu, kata dia, juga menguji signifikansi peran dan posisi Indonesia dalam perdamaian dunia.

Di sisi lain, Sukamta juga menilai junta militer Myanmar tak berkomitmen untuk menghentikan kekerasan, menyusul masih terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap rakyat Myanmar.

"Junta militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing tidak memiliki komitmen untuk menghentikan kekerasan, membangun dialog konstruktif sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sendiri bersama pemimpin ASEAN," nilai dia.

Sebelumnya diberitakan, terjadi pembakaran ratusan rumah di sebuah desa dilakukan oleh junta militer Myanmar.

Baca juga: Diserang Tentara Myanmar Membabi Buta, 100.000 Orang Mengungsi

Setidaknya 200-an rumah warga terbakar habis pada Selasa (15/6/2021) oleh junta militer, menurut pernyataan warga desa.

Pasukan junta militer Myanmar datang ke Desa Kin Ma untuk memburu anggota pasukan pertahanan sipil, kata seorang warga pria berusia 48 tahun yang tidak mau disebutkan namanya.

"Ketika orang-orang berlarian, mereka (militer) menembak desa dengan peluncur roket. Kemudian kami melihat api membakar desa," ujar pria 48 tahun itu kepada AFP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com