Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Kompas.com - 18/06/2021, 21:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah dan ASEAN menghentikan kerja sama ekonomi dengan perusahaan yang terafiliasi junta militer Myanmar.

Hal itu ia sampaikan dalam merespons pembakaran ratusan rumah di Desa Kin Ma, Wilayah Magway Tengah, oleh militer Myanmar, Selasa (15/6/2021).

"Pemerintah Indonesia dan ASEAN perlu memutuskan hubungan kerja sama ekonomi dengan perusahaan yang terafiliasi junta militer Myanmar," kata Sukamta dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Kebakaran di Sebuah Desa di Myanmar, 200-an Rumah Jadi Abu

Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan untuk mendorong penyelesaian konflik politik dan kemanusiaan di Myanmar.

Selain itu, Sukamta juga mendorong negara-negara yang dekat dengan Myanmar untuk tidak mendukung junta militer Myanmar baik secara politik maupun ekonomi.

"Langkah diplomasi terus digalakkan baik melalui ASEAN," ucapnya.

Politisi PKS itu menambahkan usulan lain yaitu dengan membawa masalah Myanmar ke Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia pun meminta, PBB turun tangan dalam menyelesaikan langsung konflik politik dan kemanusiaan di Myanmar.

"Pemerintah Indonesia dan ASEAN perlu membawa masalah Myanmar ke Sidang PBB dan mendorong PBB untuk turun tangan," tegasnya.

Baca juga: Milisi Myanmar Menahan Serangan terhadap Militer Setelah Warga Serukan Perdamaian

Menurutnya, langkah-langkah itu perlu segera dilakukan agar korban jiwa tidak terus berjatuhan dan stabilitas di Myanmar bisa terbentuk.

Langkah itu, kata dia, juga menguji signifikansi peran dan posisi Indonesia dalam perdamaian dunia.

Di sisi lain, Sukamta juga menilai junta militer Myanmar tak berkomitmen untuk menghentikan kekerasan, menyusul masih terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap rakyat Myanmar.

"Junta militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing tidak memiliki komitmen untuk menghentikan kekerasan, membangun dialog konstruktif sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sendiri bersama pemimpin ASEAN," nilai dia.

Sebelumnya diberitakan, terjadi pembakaran ratusan rumah di sebuah desa dilakukan oleh junta militer Myanmar.

Baca juga: Diserang Tentara Myanmar Membabi Buta, 100.000 Orang Mengungsi

Setidaknya 200-an rumah warga terbakar habis pada Selasa (15/6/2021) oleh junta militer, menurut pernyataan warga desa.

Pasukan junta militer Myanmar datang ke Desa Kin Ma untuk memburu anggota pasukan pertahanan sipil, kata seorang warga pria berusia 48 tahun yang tidak mau disebutkan namanya.

"Ketika orang-orang berlarian, mereka (militer) menembak desa dengan peluncur roket. Kemudian kami melihat api membakar desa," ujar pria 48 tahun itu kepada AFP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com