Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Kompas.com - 18/06/2021, 21:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah dan ASEAN menghentikan kerja sama ekonomi dengan perusahaan yang terafiliasi junta militer Myanmar.

Hal itu ia sampaikan dalam merespons pembakaran ratusan rumah di Desa Kin Ma, Wilayah Magway Tengah, oleh militer Myanmar, Selasa (15/6/2021).

"Pemerintah Indonesia dan ASEAN perlu memutuskan hubungan kerja sama ekonomi dengan perusahaan yang terafiliasi junta militer Myanmar," kata Sukamta dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Kebakaran di Sebuah Desa di Myanmar, 200-an Rumah Jadi Abu

Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan untuk mendorong penyelesaian konflik politik dan kemanusiaan di Myanmar.

Selain itu, Sukamta juga mendorong negara-negara yang dekat dengan Myanmar untuk tidak mendukung junta militer Myanmar baik secara politik maupun ekonomi.

"Langkah diplomasi terus digalakkan baik melalui ASEAN," ucapnya.

Politisi PKS itu menambahkan usulan lain yaitu dengan membawa masalah Myanmar ke Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia pun meminta, PBB turun tangan dalam menyelesaikan langsung konflik politik dan kemanusiaan di Myanmar.

"Pemerintah Indonesia dan ASEAN perlu membawa masalah Myanmar ke Sidang PBB dan mendorong PBB untuk turun tangan," tegasnya.

Baca juga: Milisi Myanmar Menahan Serangan terhadap Militer Setelah Warga Serukan Perdamaian

Menurutnya, langkah-langkah itu perlu segera dilakukan agar korban jiwa tidak terus berjatuhan dan stabilitas di Myanmar bisa terbentuk.

Langkah itu, kata dia, juga menguji signifikansi peran dan posisi Indonesia dalam perdamaian dunia.

Di sisi lain, Sukamta juga menilai junta militer Myanmar tak berkomitmen untuk menghentikan kekerasan, menyusul masih terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap rakyat Myanmar.

"Junta militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing tidak memiliki komitmen untuk menghentikan kekerasan, membangun dialog konstruktif sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sendiri bersama pemimpin ASEAN," nilai dia.

Sebelumnya diberitakan, terjadi pembakaran ratusan rumah di sebuah desa dilakukan oleh junta militer Myanmar.

Baca juga: Diserang Tentara Myanmar Membabi Buta, 100.000 Orang Mengungsi

Setidaknya 200-an rumah warga terbakar habis pada Selasa (15/6/2021) oleh junta militer, menurut pernyataan warga desa.

Pasukan junta militer Myanmar datang ke Desa Kin Ma untuk memburu anggota pasukan pertahanan sipil, kata seorang warga pria berusia 48 tahun yang tidak mau disebutkan namanya.

"Ketika orang-orang berlarian, mereka (militer) menembak desa dengan peluncur roket. Kemudian kami melihat api membakar desa," ujar pria 48 tahun itu kepada AFP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com