Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Kompas.com - 22/09/2021, 20:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penasihat Senior Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Diah Saminarsih mengatakan, Indonesia belum keluar dari bahaya penularan Covid-19 meski kasus sudah mengalami penurunan dari gelombang kedua.

"Kalau sekarang Indonesia dalam kondisi kasus yang turun harus diingat, orang yang sakit itu membutuhkan resources kemudian tetap masih ada, banyak orang yang meninggal, artinya sama sekali belum keluar dari bahaya dan belum selesai sebenarnya (dari pandemi Covid-19)," kata Diah dalam diskusi secara virtual, Rabu (22/9/2021).

Diah mengatakan, momentum penurunan kasus Covid-19 ini dapat dimanfaatkan untuk membenahi pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Data Kemendikbud: 25 Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka Ditemukan di Jakarta

Ia mengatakan, pemerintah harus kembali melihat kelompok-kelompok yang menjadi prioritas vaksinasi seperti tenaga kesehatan dan lansia.

"Kalau kita lihat sekarang lansia saja belum dan nakes saja belum semua, maka berarti sebenarnya membutuhkan upaya-upaya khusus untuk mereka mau divaksin," ujarnya.

Diah mengatakan, jika lansia kesulitan untuk menjangkau lokasi pelayanan vaksinasi, maka pemerintah dapat melakukan sistem jemput bola atau mendatangi rumah.

Pola yang sama, lanjutnya, juga dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat rentan.

"Jadi saya kira ini saatnya memperbaiki mengurut lagi dari depan apa yang kemarin belum diperbaiki, fundamental equitynya agar betul-betul tercapai," ucapnya.

Baca juga: Anies: 31.969 Jenazah Dimakamkan dengan Protokol Covid-19 Selama Pandemi

Lebih lanjut, Diah mengatakan, alasan WHO memprioritaskan nakes dan lansia dalam program vaksinasi adalah agar mereka mendapatkan proteksi dari penularan virus.

Sehingga, kasus positif dan kasus kematian dari Covid-19 dapat dihentikan.

"Ini yang harus dipegang betul supaya berhenti penyebaran dan orang meninggalnya," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com